RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris: Perkenalan (Introduction)
Unit : 1
Kelas/Semester : X/I
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran
A. Standar Kompetensi
Mendengarkan:
Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks kehidupan sehari-hari
Berbicara:
Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
Memperkenalkan diri dan memberikan jawaban (self introduction and giving response)
C. Hasil Belajar
Berbicara memperkenalkan diri dan memberikan jawaban
D. Indikator
1. Dapat berbicara memperkenalkan diri dengan teman sekelas melalui dialog interaktif secara lancar dan akurat.
2. Dapat memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan teman sekelas dalam bentuk conversation
3. Dapat memahami dialog yang diujarkan oleh teman sekelas.
E. Skenario Pembelajaran
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Pendahuluan
1) Guru memperkenalkan diri tentang identitasnya dihadapan para siswa. Guru memberikan contoh dalam memperkenalkan diri melalui ungkapan bahasa Inggris yang mudah dipahami siswa
2) Guru mendeskripsikan self-introduction pada pembukaan proses pembelajaran dan dikaitkan dengan materi bahasa Inggris yang akan dibahas.
15’
Tanya Jawab
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
3) pertanyaan yang diutarakan oleh guru.
Inti
1) Siswa mencermati ujaran yang dikemukakan guru di awal pembukaan.
2) Siswa diberikan selembar kertas untuk menuliskan beberapa expressions yang mencakup self-introduction dan response.
3) Siswa menyerahkan lembaran kertas tersebut kepada guru untuk diketahui tingkat kebenarannya.
4) Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa anggota antara 2-4 siswa.
5) Setiap anggota dalam satu kelompok duduk berhadap-hadapan (face to face) untuk melakukan dialog tentang self-introduction.
6) Siswa melakukan proses bertanya-menjawab tentang identitas anggota masing-masing.
7) Siswa mencatat setiap komentar atau pertanyaan yang dilontarkan lawan bicaranya.
Penutup
1) Guru bersama-sama dengan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar.
2) Guru memberikan tugas pengayaan untuk membaca literatur Inggris yang berkaitan dengan self-introduction dan respons
Inkuiri
Diskusi
Demonstraasi
Penugasan
F. Media/Sumber Pembelajaran
1. Kertas HVS folio
2. Tape recorder
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Spidol warna merah untuk mengidentifiksasi expression yang salah.
5. English Text Book “Window On The World”
G. Evaluasi
1. Evaluasi hasil diarahkan pada penilaian speaking skill yang diucapkan siswa dalam bentuk dialog atau conversation yang meliputi aspek
a. kelancaran mengungkapkan istilah dalam memperkenalkan diri seperti: “Hello, I’m John, and you?”
b. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan:
Alex : “Hello. My name is Alex”
Jack : “Pleased to meet you. I’m Jack”
2. Teknik Penilaian meliputi:
a. Tes kognisi berupa menjawab secara lisan dengan format dialog atau conversation antara guru dan siswa mengenai konsep introduction dan response.
b. Tes Unjuk Kerja (psikomotor), dengan melakukan percakapan antar siswa yang meliputi ketepatan terms, vocabulary, dan grammar.
c. Pengamatan Sikap (afeksi), menunjukkan kemampuan berdialog untuk memperkenalkan diri yang telah dimodifikasi.
PENILAIAN
PEMAHAMAN KONSEP SELF-INTRODUCTION DAN RESPONSE
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. How to express the conversation using self conversation
2. What will you say if your new friend utters:
I’d like to introduce …..
Hi, I’m Mike. What is your name?
Pleased to meet you, Mr. Andrew
3. Show your performance to start the dialog
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
UNJUK KERJA SELF-INTRODUCTION DAN RESPONSE
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Pemakain istilah percakapan yang sesuai
2. Menggunakan percakapan yang sesuai dengan tata bahasa Inggris
3. Membedakan pengungkapkan istilah antara “how do you do?’ dengan “How are You?’
4. Kemampuan dalam opening dan closing conversation sebelum memperkenalkan diri.
5. Kemampuan mengeksperikan istilah greeting
6. kemampuan merespon pertanyaan walam bicara
7. kemampuan memahami komentar lawan bicara
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 28
PENILAIAN
PERILAKU DALAM PERCAKAPAN PENGENALAN DIRI
Aspek yang dinilai Kualitas Perilaku
1 2 3 4
2. Berinteraksi dengan lawan bicara secara intensif
3. berani mengungkapkan pertanyaan.
4. menyela pembicaraan dengan humor
5. menunjukkan sikap yang sungguh dalam berdialog
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA Islam Al-Wasatiyah
Drs. Akhmad Suja’i, MM Safrudin, S. Fil
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Tema : Inviting, Accepting and Refusing The Invitation
Unit : II
Kelas/Semester : X/II
Pertemuan Ke : 3
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran
A. Standar Kompetensi
Mendengarkan:
Memahami makna teks fungsional pendek dan teks monolog sederhana berbentuk recount, narrative dan procedure dalam konteks kehidupan sehari-hari
Berbicara:
Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
Mengundang Acara/Perayaan (The Invitation)
C. Hasil Belajar
Mampu mengundang, menerima, atau menolak undangan (the ability to invite, accept, or refuse the someone’s invitation)
D. Indikator
a. Dapat mengundang sahabat pada acara tertentu.
b. Dapat memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan teman sekelas dalam bentuk menerima atau menolak undangan
E. Skenario Pembelajaran
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Pendahuluan
1. Guru memulai proses pembelajaran dengan mengungkapkan strategi/cara mengundang kawan atau orang lain pada acara atau pesta kita. Seperti: “would you like to join to our party next week?”.
2. Guru memberikan contoh kepada seorang siswa ke depan kelas dan mulai memberikan contoh dalam menguatarakan maksud melalui beberapa ungkapan disertai jawaban menerima atau menolak.
15’
Tanya Jawab
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Inti
1. Siswa mengamati dengan seksama setiap adegan yang diperagakan oleh guru dan seorang murid. (They observe on the teacher’s performances, how to tell the invitation to the others)
2. Siswa dibentuk dengan pembelajaran dialogis antara teman sebangku (they are formed in dialogical learning).
3. Setiap anggota dalam satu kelompok duduk berhadap-hadapan (face to face) untuk melakukan dialog tentang inviting the party, refusing and accepting it.
4. Siswa mulai melakukan percakapan dengan komunikator sebagai pengundang dan komunikan sebagai pihak yang diundang (The students also begin to communicate in which one as the invitor and the other as the invited).
5. Siswa mengidentifikasikan jenis-jenis percakapan yang masuk sebagai ungkapan inviting, accepting, dan refusing the invitation
Penutup
1. Guru bersama-sama dengan siswa mengadakan refleksi terhadap proses yang telah berlangsung (the teacher and the students reflect learning-teaching process together).
2. Guru memberikan tugas pengayaan untuk membaca literatur Inggris yang berkaitan dengan invitng, accepting and refusing the invitation
150’
15’
Diskusi
Demonstrasi
Penugasan
F. Media/Sumber Pembelajaran
a. Kertas Undangan
b. Tape recorder
c. Kamus Oxford Advanced Learning English
d. Spidol warna merah untuk mengidentifiksasi expression yang salah.
e. Buku “Modern English Conversation” Ghufron Maba
G. Evaluasi
a. Evaluasi hasil diarahkan pada penilaian speaking skill yang diucapkan siswa dalam bentuk dialog atau conversation yang meliputi aspek:
i. kelancaran mengungkapkan istilah dalam mengundang teman karib seperti:
- Would you like to.......?
- Could you come to............?
- I would like to invite to.............? etc.
ii. Ketepatan dalam menerima undangan (accepting):
- Yes, I’d like to very much.
- Yes, thank you. What time?
- Sounds great! Etc.
b. Teknik Penilaian meliputi:
i. Tes kognisi berupa menjawab secara lisan dengan format dialog atau conversation antara guru dan siswa mengenai konsep imviting, accepting dan refusing the invitation
ii. Tes Unjuk Kerja (psikomotor), dengan melakukan percakapan antar siswa yang meliputi ketepatan terminologi, vocabulary, dan grammar.
iii. Pengamatan Sikap (afeksi), menunjukkan kemampuan berdialog untuk mengundang seseorang, menolak dan menerima undangan dengan bahasa yang telah dikembangkan oleh siswa.
PENILAIAN
PEMAHAMAN KONSEP THE INVITATION
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. How to invite your friend in order to come to your party.
2. What will you say if you accept his/her invitation by pleasure.
3. What will you utter if you refuse the invitation but not hurt his/her heart
4. Complete the dialog using the inviting, accepting, or refusing
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
UNJUK KERJA TENTANG THE INVITATION
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Pemakain istilah percakapan yang tepat untuk mengundang, menerima, dan menolak ajakan atau undangan
2. Kemampuan menggunakan percakapan secara halus untuk menundang, menerima, dan menolak undangan.
3. Membedakan ujaran dalam kategori halus, sedang dan kasar
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
PERILAKU DALAM THE INVITATION
Aspek yang dinilai Kualitas Perilaku
1 2 3 4
1. Berinteraksi dengan lawan bicara secara intens
2. berani mengundang seseorang untuk hadir di acaranya.
3. merespons pertanyaan dengan tepat
4. menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh dalam berdialog
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA Islam Al-Wasatiyah
Drs. Akhmad Suja’i, MM Safrudin, S. Fil
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Tema : Susunan Kata (Word Order)
Unit : 1
Kelas/Semester : XI/I
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 5 jam pelajaran
A. Standar Kompetensi
Memahami dan mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut (sustained) dalam konteks kehidupan sehari-hari
B. Kompetensi Dasar
Menyusun kata-kata adjective dalam bentuk descriptive-noun.
C. Hasil Belajar
Ketepatan menyusun adjectives.
D. Indikator
1. Dapat berbicara memperkenalkan diri dengan teman sekelas melalui dialog interaktif secara lancar dan akurat.
2. Dapat memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan teman sekelas dalam bentuk conversation
3. Dapat memahami dialog yang diujarkan oleh teman sekelas.
E. Skenario Pembelajaran
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Pendahuluan
1. Guru memperkenalkan sampel berupa beberapa benda seperti tas, gelas, atau juga seorang anak kecil yang ditampilkan di muka kelas (the teacher introduces samples such as bag, glasses, or a child in front of the classroom)
2. Guru mendeskripsikan beberapa benda atau seorang anak kecil yang ada di depan kelas dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu (the teacher describes anything or a child by using Indonesia)
3. Guru menerangkan setiap benda atau orang memiliki beberapa kata adjective yang berfungsi mengambarkan benda tersebut, menyangkut kata sifat, ukuran, usia, bentuk, warna, dan sebagainya. (Things or people can be described in opinion adjectives, size, shape, age, colour, nationality, material, and noun)
Inti
1. Siswa dikelompokkan ke dalam delapan kelompok yang duduk melingkar (The students are grouped into eight groups that sit on circular form)
2. Setiap kelompok diberikan beberapa barang atau benda dengan ciri khas yang berbeda. (every group is given something or a thing which the special characteristic)
3. Setiap siswa diberikan kertas HVS folio bergaris untuk mencatat dan menggambarkan identitas atau sifat benda tersebut. (every student is given the legal-lined letter in order that stating the things)
4. Siswa mengelompokkan beberapa kata sifat ke dalam bahasa Inggris yang mengidentifikasikan benda yang dilihat. (The students collect some adjectives according to structure)
5. Siswa mulai menyusun urutan kata-kata adjective yang memnuhi kaidah word order (the students begin to order the juxtoposition of word order)
Penutup
1. Guru memberikan contoh yang akurat tentang susunan kata sifat menurut aturan yang baku (the teacher gives the sample how to arrange the adjectives)
2. Guru bersama siswa melakukan refleksi bersama tentang hasil pembelajaran yang sudah dilakukan (the teacher with the students are reflecting about the result of study)
10’
145’
15’
Klasikal
Ceramah
Realia
Diskusi
Refleksi
F. Media/Sumber Pembelajaran
1. Kertas HVS folio
2. Tas, bunga, album, dan jenis benda lainnya
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Spidol warna merah untuk mengidentifiksasi expression yang salah.
5. Media televisi dan DVD
G. Evaluasi
3 Evaluasi hasil diarahkan pada penilaian writing skill yang dituliskan siswa dalam bentuk susunan kata adjective dalam word order yang meliputi aspek:
- Ketepatan menulis kata sifat yang menggambarkan benda atau orang yang dideskripsikan.
Example: I like the beautiful young white American girl
- Ketepatan dalam memilih kata sifat yang tepat.
Example: The father bought a luxurious long black German car
4 Teknik Penilaian meliputi:
- Tes kognisi berupa menjawab secara tertulis tentang susunan adjective yang benar.
- Tes Unjuk Kerja (psikomotor), dengan melakukan percakapan antar siswa yang meliputi ketepatan susunan adjectives
- Pengamatan Sikap (afeksi), menunjukkan kemampuan mengungkapkan susunan kata.
PENILAIAN
PEMAHAMAN KONSEP WORD ORDER
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. How to arrange the adjectives which include some words to describe something or people?
5 2. Fill the blank in the coloumn below according to general adjective, age, color, size shape, material, nationality, and noun?
3. Arrange the adjectives below into good a arrangement?
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
UNJUK KERJA SISWA DALAM MATERI WORD ORDER
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. ketepatan dalam menyusun kata-kata sifat
2. Menggunakan gaya tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Inggris
3. Tingkat kompleksitas yang terdiri dari sejumlah kata sifat.
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
PERILAKU DALAM PERCAKAPAN TENTANG WORD ORDER
Aspek yang dinilai Kualitas Perilaku
1 2 3 4
1. Merespon benda atau orang yang dilihat dengan menggambarkan.
2. berani mendeskripsikan apa yang dilihat.
3. memberikan penjelasan tentang suatu benda atau sosok orang.
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA Islam Al-Wasatiyah
Drs. Akhmad Suja’i, MM Safrudin, S. Fil
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Tema : Hobby
Unit : 3
Kelas/Semester : XII/I
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 5 jam pelajaran
A. Standar Kompetensi
Membaca:
Memahami makna teks fungsional pendek dan teks tulis esei berbentuk narrative, explanation dan discussion dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan.
B. Kompetensi Dasar
Merespon makna dan langkah retorika dalam esei yang menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks beebentuk: narrative, explanation, dan discussion.
C. Hasil Belajar
Memahami teks tentang hobi tertentu
D. Indikator
1. Dapat membaca teks bahasa Inggris tentang hobi dengan lancar
2. Dapat memahami bacaan tentang hobi
3. Dapat menentukan gagasan utama, ketepatan judul, serta identifikasi pronouns.
E. Skenario Pembelajaran
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Pendahuluan
1. Guru mengutarakan beberapa hobi yang menarik untuk dibahas (the teacher states some interested hobbies)
2. Guru menjelaskan hobi tersebut secara mendetail agar mudah dipahami siswa (The teacher explains those hobbies by detail)
3. Guru mendeskripsikan istilah-istilah teknis yang bersinggungan dengan beberapa hobi yang akan dibahas (The teacher describes technical terminologies that refers to the hobbies)
20’
Tanya Jawab
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Inti
4. Siswa dengan seksama mendengarkan penuturan guru yang berkaitan dengan hobi (the students listen carefully on the teachers’ utterances)
5. Siswa disuruh mengidentifikasikan beberapa hobi yang menjadi kegemarannya. (the students are commanded to identify some their interest)
6. Siswa mencatat hobi tersebut di dalam buku agenda masing-masing. (the students list these hobbies on the daily books)
7. Siswa diberikan contoh teks yang berhubungan dengan hobi yang populer (the students are given the sampel that related to popular hobbies)
8. Siswa diharuskan merangkum isi bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri (the students are obliged to conclude the text that use their language)
Penutup
1. Guru memeriksa hasil rangkuman tersebut untuk mendeteksi kemampuan pemahaman bacaan siswa (the teacher analyses the conclusion for detection of understanding reading skills)
2. Guru mengutarakan sisi kelemahan siswa dalam membaca dan memberikan solusi (the teacher expresses their weaknesses in reading text and giving solution).
125’
25’
Tanya Jawab
Pemberian Tugas
Problem solving
F. Media/Sumber Pembelajaran
b. Kertas HVS folio
c. Tape recorder
d. Longman Dictionary of Contemporary English
e. Spidol warna merah untuk mengidentifiksasi expression yang salah.
f. Novel “the Journey” karya Jiro Osaragi
G. Evaluasi
1. Evaluasi hasil diarahkan pada penilaian speaking skill yang diucapkan siswa dalam bentuk ketepatan dan kecepatan membaca
- kelancaran mengungkapkan istilah dalam mengekspresikan hobi. Seperti : I enjoy bathing shine in the shore
- Ketepatan dalam penggunaan istilah teknis:
stamp collecting is may hobby. Stamp collecting began after Great Britain issued the world’s first postage stamp in 1980.
2. Teknik Penilaian meliputi:
a. Tes kognisi berupa menjawab secara tertulis tentang ide utama, tema, judul yang tepat, kesinambungan kalimat, identifikasi it, his/her, their, dll
b. Tes Unjuk Kerja (psikomotor), dengan melakukan pembacaan teks secara langsung.
c. Pengamatan Sikap (afeksi), menunjukkan kemampuan mengidentifikasi kandungan isi teks
PENILAIAN
PEMAHAMAN KONSEP TEKS TENTANG HOBBY
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Find the reference of these pronouns!
2. What’s the main idea of current paragraph
3. The synonim or antonym of these words above
4. Which the statement is true according to the text
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16
PENILAIAN
UNJUK KERJA TEKS TENTANG HOBBY
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Pemakain istilah bacaan yang sesuai
2. Menggunakan ekspresi setiap membaca teks tentang hobi
3. Intonasi dan penekanan nada yang tepat setiap memahami teks pada situasi tertentu
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
PERILAKU DALAM MEMBACA TEKS TENTANG HOBBY
Aspek yang dinilai Kualitas Perilaku
1 2 3 4
1. Keseriusan dalam membaca
2. Tidak diselingi dengan tindakan tertawa atau menyela.
3. Menggunakan bahasa tubuh di waktu membutuhkan
4. menunjukkan sikap yang sungguh dalam memahami teks
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA Islam Al-Wasatiyah
Drs. Akhmad Suja’i, MM Safrudin, S. Fil
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Tema : Conditional Sentence
Unit : 1
Kelas/Semester : XII/II
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran
A. Standar Kompetensi
Mendengarkan:
Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks kehidupan sehari-hari
Berbicara:
Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
Memahami Unreal Past, if-clause, main-clause
C. Hasil Belajar
Mengungkapkan jenis peristiwa yang mungkin atau mustahil terjadi
D. Indikator
1. Dapat mendeskripsikan peristiwa yang mungkin atau mustahil terjadi.
2. Dapat membedakan jenis pernyataan tentang kejadian atau perbuatan yang mungkin atau mustahil terjadi
3. Dapat mengucapkan jenis-jenis conditional sentence dengan lancar.
E. Skenario Pembelajaran
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Pendahuluan
1. Guru membuka materi pelajaran dengan menceritakan perbuatan atau peristiwa menurut pembagian waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang (the teacher open the lesson with telling the action or situation based on the time, the past, present, and the future)
2. Guru mendeskripsikan kemungkinan dan mustahil terjadi sesuai dengan pembagian waktu tersebut (the teacher describes the probability and impossibility suitable with teh time)
15’
Tanya Jawab
No Kegiatan Alokasi Waktu Metode
Inti
1. Siswa diberikan modul pembelajaran yang berisi tentang conditional sentence guna memahami tiga tingkat kalimat conditional sentence (the students are given a modul that included conditional sentence so that they understand of three forms of conditional)
2. Siswa diberikan penjelasan tentang ketiga bentuk conditional sentence tersebut (The students are given an explanation about those forms)
3. Siswa diwajibkan merubah kalimat conditional dari bentuk satu ke bentuk dua atau tiga (the students are obliged to change conditional sentence into Form II and III)
4. Setiap siswa melafalkan setiap kalimat secara langsung dari guru dari bentuk pertama menjadi bentuk II atau III (every student pronunce directly of teacher’s comment into Form II or III)
Penutup
1. Guru memetakan kesalahan perubahan bentuk kedua dan ketiga (the teacher exposure the false changes of II and III)
2. Guru mencatatkan rumus dari ketiga jenis bentuk conditional sentence
15’
Pemberian Tugas
Ceramah
Refleksi
Klasikal
F. Media/Sumber Pembelajaran
1. Buku paket
2. Buku grammar
3. English Text Book “Window On The World”
G. Evaluasi
1. Evaluasi hasil diarahkan pada penilaian writing skill yang ditulis siswa tentang perubahan conditional sentence.
2. kelancaran mengungkapkan perubahan conditional sentence secara langsung
H. Teknik Penilaian meliputi:
1. Tes kognisi berupa menjawab secara tertulis tentang perubahan conditional sentence secara langsung.
2. Tes Unjuk Kerja (psikomotor), dengan melakukan pengucapan secara langsung perubahan conditional sentence
3. Pengamatan Sikap (afeksi), menunjukkan kemampuan membuat kalimat pengandaian menurut imajinasi dan pengalaman individu siswa.
PENILAIAN
PEMAHAMAN KONSEP CONDITIONAL SENTENCE
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Change the form I into form II
2. Change the conditional sentence into form III
3. The Understanding of change verbs
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
UNJUK KERJA CONDITIONAL SENTENCE
Aspek yang dinilai Kualitas Kerja
1 2 3 4
1. Kecepatan dalam merubah kalimat kondisional
2. Menggunakan perubahan yang sesuai dengan tata bahasa Inggris
3. Membedakan penggunaan verb dalam bentuk I, II, III
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
PENILAIAN
PERILAKU DALAM CONDITIONAL SENTENCE
Aspek yang dinilai Kualitas Perilaku
1 2 3 4
1. Berinteraksi dengan lawan bicara secara intens
2. berani mengungkapkan kalimat pengandaian.
3. Merespon conditional sentence dari guru
JUMLAH
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA Islam Al-Wasatiyah
Drs. Akhmad Suja’i, MM Safrudin, S. Fil
Kamis, 12 November 2009
BEGGER: SOCIAL PROBLEM AND CRIMINALITY
BEGGER: SOCIAL PROBLEM AND CRIMINALITY
A. Background of the Problem
The impact of economic development does not influence in prosperity, but further it causes the stretched poverty in grass root line. By name developmentalism, a state and official government launched various programs which to gain the prosperities for people. In fact, there is a gap between the haves and the poor, between the high classes and the low classes, and other contradicted groups. Indonesian government stressed the high economic development but they forgot to get equalities. People who felt the difficulties to live, people who couldn’t achieve the basic needs in their life are beggar.
Beggar generally live in the big city, metropolitan or central capital such as: Jakarta, Surabaya, Makassar, and Medan. They are unemployment, the poor, under pressures economic falsifications. They rarely eat meal, fresh vegetables, milk, clean water, etc. They have no a comfortable house, inaccessible to enroll education for their children, inability to struggle for life. What a pity!
Beggar live on the street, beside the rivers (Ciliwung River), under fly over and any places which possible to them to stay there. Formal work is sponge on the consumer by foot, cadging in trajectory of traffic lamp, cadging in a crossed bridge and other strategic places. They are called the beggar, they’re social garbage. They never feel safety, they always afraid from the power and official security.
The beggar is the man or woman whom incapable of to do something. Without money in their hands, they are anxiety. They couldn’t buy goods for maintain the life from the death. Social problem made government have to release the policy for all Indonesian people, just not for exclusive person.
B. Solution
Jakarta as a capital city has had many beggars in any areas. Rural area arose many problem in social aspect just poverty in one side, and high criminality in other. Eliminating the crime such as: killing, murderer, a pickpocket, and so on, the government and community should care to beggar. Don’t judge them as social bin, they are human being. Zakat and any social aids have to channeled to them.
The haves must care them, by founding Panti Asuhan, Panti Jopo, Sekolah Rakyat, and Rumah Sakit Rakyat. Those policies make them as really Indonesian people.
A. Background of the Problem
The impact of economic development does not influence in prosperity, but further it causes the stretched poverty in grass root line. By name developmentalism, a state and official government launched various programs which to gain the prosperities for people. In fact, there is a gap between the haves and the poor, between the high classes and the low classes, and other contradicted groups. Indonesian government stressed the high economic development but they forgot to get equalities. People who felt the difficulties to live, people who couldn’t achieve the basic needs in their life are beggar.
Beggar generally live in the big city, metropolitan or central capital such as: Jakarta, Surabaya, Makassar, and Medan. They are unemployment, the poor, under pressures economic falsifications. They rarely eat meal, fresh vegetables, milk, clean water, etc. They have no a comfortable house, inaccessible to enroll education for their children, inability to struggle for life. What a pity!
Beggar live on the street, beside the rivers (Ciliwung River), under fly over and any places which possible to them to stay there. Formal work is sponge on the consumer by foot, cadging in trajectory of traffic lamp, cadging in a crossed bridge and other strategic places. They are called the beggar, they’re social garbage. They never feel safety, they always afraid from the power and official security.
The beggar is the man or woman whom incapable of to do something. Without money in their hands, they are anxiety. They couldn’t buy goods for maintain the life from the death. Social problem made government have to release the policy for all Indonesian people, just not for exclusive person.
B. Solution
Jakarta as a capital city has had many beggars in any areas. Rural area arose many problem in social aspect just poverty in one side, and high criminality in other. Eliminating the crime such as: killing, murderer, a pickpocket, and so on, the government and community should care to beggar. Don’t judge them as social bin, they are human being. Zakat and any social aids have to channeled to them.
The haves must care them, by founding Panti Asuhan, Panti Jopo, Sekolah Rakyat, and Rumah Sakit Rakyat. Those policies make them as really Indonesian people.
Restorasi Meiji: Sejarah Perkembangan Jepang Moderen
Kemenangan Ieyasu dalam tahun 1600 menyebabkan dia menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya di seluruh negeri. Sejak tahun itu biasanya dimulai zaman Tokugawa atau zaman Yedo. Karena ia keturunan Minamoto Yoritomo, maka dapatlah ia diangkat dalam jabatan Shogun (1603-1616). Yedo (sekarang Tokyo) dijadikan pusat Bakufu.
Dalam tahun 1605 Ieyasu menyerahkan jabatan Shogun kepada anaknya Hidetada, tetapi terus memimpin pemerintahan sebagai shogun sampai mengundurkan diri dan meninggalnya pada tahun 1616. Bercermin pada nasib keluarga Oda dan Toyotomi, ia menetapkan tujuannnya yang terpenting dalam politiknya, yaitu mengekalkan pemerintahan di tangan keluarganya. Organisasi politik yang disusunnya menciptakan masa damai yang panjang yang belum pernah dialami Jepang sebelumnya. Mungkin karena itu zaman Tokugawa menunjukkan tendensi konservatif dan malahan reaksioner.
Dalam politik yang ditempuh dapat dilihat dari 3 aspek. pertama, pengawasan para Daimyo; kedua, hubungan dengan Tenno (kaisar) di Kyoto; dan ketiga, sikap terhadap orang-orang asing atau barat dan dunia luar Dasuki, (1964:55)
Susunan masyarakat dalam zaman Yedo terdiri dari Kuge, Buke, Samurai, kaum tani, chonin. Kaum tani dan orang kota itu disebut Heimin (rakyat biasa). Ada orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan mereka disebut Etta yang statusnya sama dengan golongan varia, (Dasuki 1964:58). Kuge adalah golongan bangsawan tetapi tidak mengaruhi politik, Samurai adalah golongan prajurit pengikut Daimio dan Shogun.
Zaman Tokugawa merupakan zaman damai, dan dalam waktu lama keadaan politik stabil. Administrasi Bakufu politik dalam dan luar negeri di masa pemerintahan Shogun Tokugawa ketiga, iemitsu (1922-1951) sudah mendapat bentuk yang tetap. Dengan kata lain tercipta konservatisme dalam politik dan isolasi terhadap dunia luar. Tidak berarti di zaman itu sama sekali tidak terjadi perkembangan kerohanian dan perubahan dalam masyarakat.
Pada umumnya Shogun Tokugawa menjadi pelindung kebudayaan. Ajaran Budha dan Konpusianisme dipelajari sebagai strategi menyusun kekuatan militer, disamping agama Shinto yang sudah berkembang sebelumnya. Pada era Tokugawa ini diciptakan pandangan hidup yang menjunjung tinggi sifat ksatria yang dirumuskan dari ajaran Shintoisme, Buddhisme, dan Konpusionisme.
Kemunduran Tokugwa mulai terlihat pada masa pemerintahan Tesse Sunayoshee (1680-1709). Pemerintahan berikutnya dipegang oleh Iyanobu (1709-1712) kemudian Iyet Sugu (1712-1716) dan Yoshimune (1716-1745) semakin menandakan perpecahan di tubuh samurai. Kemerosotan semakin parah ketika seorang daimio dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1701. di bidang keuanganpun kondisi semakin memburuk, dimana setiap prajurit harus menyetorkan keuangannya pada negara, poadahal untuk mencukupi kebutuhan mereka sangat terbatas.
Kemunduran Tokugawa disebabkan oleh faktor lain seperti timbulnya kembali perhatian kepada Shintoisme yang memberi tekanan kepada anggapan tentang Tenno (Kaisar) sebagai keturunan dewi Matahari. Di samping itu meluasnya pengetahuan yang hidup tentang zaman yang lampau sebagai akibat dari minat untuk mempelajari sejarah, menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan Shogun tidak sah, sebab di zaman yang lampau tidak ada Shogun, hanya kekuasaan Tenno yang dianggap tertinggi. Di dalam hati bangsa Jepang timbul keinginan yang keras untuk memulihkan pemerintahan Tenno. (Dasuki, 1964: 62).
Perasaan-perasan tidak senang dan tidak puas terhadap Shogunat itu memupuk gerakan nasionalisme, yang sudah timbul sejak pertengahan abad ke-18, dan menjadi kekuatan terbesar yang menentang kekuasan Shogun. Gerakan itu memuja kembali Shintoisme dan menyanjung pemerintahan Tenno dimasa dahulu yang gemilang. Bangsa Jepang menghendaki supaya Tenno berkuasa kembali.
2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Restorasi Meiji 1868-1894.
Menjelang restorasi Meiji 1868, keadaan Jepang semakin kacau. Kekuasaan shogun dengan pesukan samurai kehilangan kendali terhadap control rakyat yang ingin menempatkan kaisar sebagai penguasa absolute. Jatuhnya Keshogunan Tokugawa (1853-1817) disebabkan oleh ekspansi ekonomi dan politik bangsa Amerika dan Eropa serta Rusia yang ingin Jepang lebih terbuka.
Pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat menguasai jalur perdagangan ke Asia Timur. Amerika mendesak pemerintah Bakufu Tokunggawa untuk membuka beberapa pasukan Jepang, disamping sebagai tempat persinggahan untuk mengisi perbekalan kapal-kapalnya, juga untuk kepentingan perdagangan. Pada tahun 1837, kapal Amerika Serikat “The Mocison” yang bertolak dari Makao ke Jepang, disambut dengan penembakan dan pengusiaran oleh pendukung Bakufa. Akibatnya, banyak awak kapal asal Amerika cedera bahkan terbunuh. Oleh sebab itu, Amerika mendorong epang untuk membuka diri agar pemerintah Jepang melindungi awak kapal Amerika Serikat yang terdampar di pantai Jepang. (Suradjaja, 1995:17).
Untuk maksud tersebut, maka dalam musim panas pada tahun 1853, AS mengirimkan armadanya dibawah komandan komodor Matthew C. Perry. Pada bulan Juli kapal-kapal tersebut memasuki teluk Edo. Perry semasa lawatannya menyampaikan surat presiden AS. Franklin Pierce kepada Shogun, tanpa menghiraukan perlakuan bawahan pihak Shogun. Perry meninggalkan surat tersebut dengan pesan bahwa setahun kemudian armadanya akan kembali ke Jepang untuk memperoleh jawaban pemerintah. Bakufu pada tahun yang sama bulan Agustus, Angkatan Laut Rusia dibawah komandan Laksamana Putyatin berlabuh di Nagasaki.
Sepeninggal Perry, keadaan dalam negri Jepang bertambah kacau lagi akibat adanya pertentangan antara golongan-golongan yang menentang masuknya orang-orang asing dan golongan-golongan yang menerima masuknya orang-orang asing tersebut. Golongan pertama menyerukan slogan “Sonno Joi” {usir orang-orang liar, muliakan maharaja). Golongan kedua menyadari bahwa bagaimanapun juga, apabila AS menggunakan kekerasan, maka Bakufu akan tidak berdaya menghadapi atau mengadakan perlawanan, mengingat tidak adanya AL yang kuat. Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh Abe Masahiro selaku “rochu” {sekretaris Jendral Shogun adalah menginginkan masuknya kapal-kapal asing tersebut. Atas desakan Perry, diadakan perjanjian dengan pihak Tokugawa di Knnagawa, Yokohama pada tanggal 31 Maret 1854. isi perjanjian dengan jelas menyatakan Jepang harus membuka pelabuhan Shimoda dan Hokodade sebagai pelabuhan persinggahan kapal-kapal AS. (Suradjaja, 1995:18).
Perjanjian-perjanjian serupa juga dilakukan pihak Inggris dibawah pimpinan Laksamana Sterling dengan Bakufu pada tanggal 14 Oktober 1854. perjanjian dengan Rusia dibawah Laksamana Putyadin ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1855 di Shimado. Pada tahun 1856 Townsend Harris tiba di Shimado untuk menjabat Duta Besar AS yang pertama. Dengan demikian terbukalah sudah pintu Jepang bagi orang-orang asing, setelah mngisolasi diri selama lebih kurang dua setengah abad, selama pemerintahan Bukafa Tokugawa.
Politik keterbukaan yang dijalankan Bokufu menyebabkan kekacauan dalam negri Jepang. Akibat perjanjian-perjanjian yang dilakukan pihak asing, sangat merugikan pihak Jepang, terutama dalam bidang keungan Jepang. Akibatnya, dalam siding politik muncul dua golongan yang saling bertentangan, yakni golongan konservatif dan golongan realis. Golongan konservatif diwakili oleh Daimyo Tozama dari suku-suku satsumi, choshu, tosa dan Hizen. Mereka pada prinsipnya menetang politik Bokufu mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang asing, dan mengembalikan fungsi politik pada Tenno (kaisar) dan ingin menegakan kembali pemujaan terhadap Tenno dan agama Shinto. Sedangkan golongan realis yang diwakili pengikut Shogun antara lain, Keiki, Li Naosuko, Abe Masahiro dan orang yang berpihak pada Bakufu berpendapat bahwa bagaimanpun juga Jepang harus membuka pintunya terhadap orang-orang asing, karena dikhawatirkan AS dan negara-negara Eropa lainnya akan memaksa masuk, apabila Jepang menolak permintaan mereka.
Pertentangan dua golongan ingin memanaskan situasi politik dalam negri Jepang. Pihak konservatif berusaha mengadakan aksi-aksi kekerasan dan menteror orang-orang asing di kota-kota Jepang. Pada tanggal 24 Juni 1863 sekelompok orang dari suku Chosu menembaki kapal dagang AS, tanggal 8 Juli 1863 mereka menyerang kapal Perancis, dan pada tanggal 11 Juli 1863 mereka menembaki kapal dagang Belanda. Akibatnya, AS dan negara-negara Eropa bersatu melawan aksi kekerasan yang dilakukan oleh suku Chosu dan juga Satsuma. Dalam bulan September 1864, pasukan gabungan tersebut dapat mengalahkan golongan konservatif. Hal ini membuat para samurai menyadari titik kelemahan mereka dengan melakukan upaya modernisasi armada dan persenjataan yang mencontoh konsep Barat.
Di dalam Bakufa sendiri terjadi banyak pertentangan yang tajam, dengan berakibat pada pembunuhan Li Naosuke. Kemudian kekuasaan Tokugawa beralih ketangan Lemoechi, yang mengadakan lawatan ke Edo tempat Tenno bersemayam. Shogun Lemochi meninggal pada tahun 1866, dan digantikan dengan Tokugawa oleh Kaisar Meiji, yang pada waktu itu berumur lima belas tahun. Posisi Tokugawa Keiki yang tidak menguntungkan akibat desakan kaum konservatif dan bangsa asing, membuat Keiki mengambil keputusan yang sangat menentukan dalam sejarah Jepang. Tepatnya 1867, Shogun Keiki menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji, maka berakhirlah kekuasaan Tokugawa yang menguasai Jepang selama 260 tahun, dengan hanya sedikit pertumpahan darah. Shogun berkuasa sejak 1603 sampai 1867 dan berakhirlah kekuasaan militer yang telah berlangsung lebih kurang 650 tahun.
Zaman ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antara 1868-1912. kaisar Meiji juga dipanggil Kaisar Mutsuhito. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti namanya dengan Tokyo, dan pada tahun 1869 ibukota dipindahkan dari Jyoto ke Tokyo. Langkah tegas yang diambil oleh Kaisar Meiji dalam mengadakan hubungan dengan negar-negara Baratialah diproklamirkannya “ikrar Piagam” (Go ka jo no goseiman), pada tanggal 13 Maret 1868 yang berisi:
1. Kami akan menyidangkan majelis, dan memerintah bangsa sesuai dengan pendapat umum.
2. Orang-orang dari golongan atas dan golongan bawah akan disatukan tanpa perbedaan di dalam semua kegiatan
3. Jabatan-jabatan sipil dan militer akan disesuaikan dan semua rakyat jelata akan diperlakukan sama, bahwa mereka akan memperoleh tujuan mereka dan tidak merasakan ketidak puasan.
4. Cara-cara dan adat lama yang tidak berguna akan dilenyapkan dan segala sesuatu akan didasarkan pada kebenaran.
5. Pengetahuan akan dicari diantara bangsa-bangsa di dunia dan dengan demikian kesejahteraan akan dimajukan. (Suradjaja, 1994:22).
Tata negara selanjutnya diatur berdasarkan jiwa dari “ikrar piagam”ini. Semboyan pemerintah baru adalah Fukoku Kyo Hei (negri kaya dan militer kuat). Dari prinsip inilah Jepang memodernisasi angkatan perangnya yang berdampak pada politik ekspansionisme dan imprealisme di wilayah Asia sampai 1937. politik inilah yang membentuk lingkaran sekemakmuran Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang.
3. Pembaharuan Jepang Pasca Restorasi Meiji
a. Pembangunan Jepang Modern.
Periode pembaharuan ini berlangsung dari tahun 1867-1874. Setelah jatuhnya Bakufu maka yang menjadi kepala pemerintahan adalah Tenno. Tetapi dalam kenyataannya yang memegang kekuasaan pemerintahan bukanlah Tenno karena pada waktu itu kaisar Meiji baru berumur 15 tahun. Kaisar Meiji hanya dianggap simbol dalam pemerintahan baru. Pemegang kekuasaan pemerintahan yang sebenarnya adalah para keluarga besar istana dan daimyo. Mereka berasal dari suku-suku Satsuma (prepektur kaghoshima), Chosu, hizen (prepektur Nagasaki dan Saga) dan Tosa (prepektur Kochi). Ada juga para bangsawan atau daimyo yang sangat berpengaruh, seperti Saionji dan Konoe dari keluarga Fujiwara (Suradjaja, 1994:31). Merekalah yang membentuk kekuasaan oligarki Meiji atau Hambatsu yang mengendalikan kekuasaan dan menentukan gerak modernisasi. Diantara tokoh samurai yang paling berpengaruh adalah Ito Hirubumi dari Chosu dan Yamagata. (Dasuki, 1964:14).
Pada April 1868, dalam bulan ke-3 dan tahu ke-1 Meiji, oleh Tenno diucapkan janji yang terkenal dengan sebutan “piagam sumpah” (carter Dath), terdiri dari lama pasal, sebagaimana yang telah disebutkan dimuka. Piagam tersebut merupakan dokumen yang menjadi dasar pembaharuan. Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pembaharuan itu ialah sentralisasi dan unifikasi pemerintahan (Dasuki, 1964:15). Sebagian besar aparatur pemerintah itu telah dibentuk pada masa Shogunat Tokugawa :
Pada masa itu juga dibentuk 3 badan penasihat untuk Tenno:
1. Socai atau Majlis Agung, yang disepakati oleh seorang pangeran dari keluarga Tenno.
2. Giyo atau dewan penasihat kelas satu, setengah terdiri dari Kuge dan setengahnya dari Daimyo-daimyo terkemuka.
3. Sanyo atau dewan penasehat kelas dua, terdiri dari lima orang dari Kuge dan lima belas orang dari samurai.
Dalam tahun 1868 itu juga ketiga badan itu dilebur menjadi satu. Lembaga bernama Dai-jo-kwan, yang terdiri dari dua bagian: pertama, dewan negara yang beranggotakan Giyo dan Sanyo. Kedua, dewan perwakilan, dari golongan feudal. Kekuasaan ril ada pada dewan negara. Dewan Perwakila hanya memusyawarahkan soal-soal yang diajukam oleh Dewan Negara. Reorganisasi pemerintah pusat itu diadakan untuk memenuhi 2 syarat. 1). Mengadakan kosentrasi kekuasaan, 2). Menyesuaikan pemerintahan dengan janji dalam Charter-Dath. (Dasuki, 1964:16).
Pembaharuan dibidang pemerintahan, menurut Suradjaja (1994:31) terjadi secara drastic antara lain pada tanggal 25 Februari 1868 yang menetapkan system tata negara baru, yakni Tiga Jabatan dan Delapan Direktorat (San-Shoku, Hachi-Kyoku Sei) sebagai gnti dari system pemerintahan Bakufu Tokugawa.dan sebagai realisasi dari “Ikrar Piagam”atau “Piagam Sumpah”, maka dipulihkanlah kembali “Sistem Jabatan Agung (dajokan Sei) yang berlaju dari tanggal 27 April 1868. kemudian diadakan bagi perubahan-perubahan pada tahun 1871, mengenai Jabatan Agung ini. Tindakan selanjutnya yang diambil oleh pemerintah oligarki ini adalah “pengembalian tanah dan rakyat kepada kerajaan (han Seki Hokan, 1869) dan juga penghapusan “Kedaimyoan dengan pembentukan Kegubernuran (Haikan Chiken, 1871).
Pengembalian tanah dan rakyat serta penghapusan Daimyo (tuan tanah) yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1869 menandakan berakhirnya dominasi feodalisme yang sebelumnya berada pada kelompok samurai dan Tokugawa. Pada tanggal itu pula, empat buah kedamyoan diserahkan kepada kerajaan dan surat pernyataan penyerahan itu ditandatangani masing-masing oleh Mori (Daimyo dari suku Chosu), Shimazu (Daimyo dari suku Satsuma), Nabeshima Daimyo dari suku Shizen, yamanouchi (daimyo dari suku Thosa). Namun demikian masih ada beberapa daimyo yang belum mengembalikan tanahnya kepada kerajaan. Maka pada bulan Juni 1869 pemerintah menginstrusikan kepada para daimyo tersebut untuk mengembalikan tanahnya kepada kerajaan.
Para bekas daimyo kemudian diangkat menjadi gubernur kedaimyoan dengan mendapat gaji sepersepuluh dari pendapatan kedaimyoan. Setelah pembentukan kegubernuran yang dijabat para mantan daimyo, timbul masalah dengan hubungan kepada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan para daimyo tidak berubah seperti pada zaman Tokugawa, yang dapat menurunkan kewibawaan pemerintah pusat dibawah Tenno. Untuk menyikapi persoalan itu pada bulan Juli 1871, pemerintah pusat membatalkan pembentukan kedaimyoan atau Haihan-Chiken. Kemudian pemerintah memindahkan beban para gubernur kedaimyoan ke Tokyo. Wilayah tersebut diubah menjadi tiga kegubernuran istimewa (Hu atau Fu)., yaitu Tokyo, Kyoto, dan Osaka disamping ketiga wilayah itu, juga dibentuk 72 kegubernuran biasa (Ken) dan pada tahun 1889 diubah lagi menjadi 3 wilayah istimewa dan 42 prepektur (kegubernuran biasa).
Dampak dari poliitik reformasi bidang pertanahan dan pembatalan pemerintahan kedaimyoan, maka pemerintah menghapus kelas-kelas sosial pada zaman Tokugawa yang disebut Shimin Byodo menjadi kelas sosial baru. Golongan bangsawan dan daimyo dijadikan satu disebut bangsawan (kazoku), golongan samurai disebut Shizoku dan golongan biasa disebut Heimin (Suradjaja, 1994:39). Kerajaan dapat juga memberikan gelar kebangsawanan bagi para tokoh yang berjasa terhadap kerajaan seperti Ito Hirobumi, dan Yamagata Aritomo yang diberi gelar Panguan. Diantara golongan yang kian merosot pengaruhnya adalah samurai, ketika pada tahun 1873 pemerintah membuat peraturan wajib masuk militer, dan akibatnya semua rakyat berkesempatan sama menduduki posisi militer.
Untuk meperkuat landasan Tenno, pemerintah merancang sebuah konstitusi baru yang mengadopsi system pemerintahan Barat. Sebagai langkah awal, pemerintah menugaskan Ito Hirobumi mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa untuk mempelajari dan mempersiapkan UUD Jepang. Ito Hirobumi berasal dari anak petani daerah Choshu dianggap sebagai Bapak Konstitusi Jepang (Martinah, 1980:23). Dalam pembaharuan Jepang, sumbangan Ito yang terutama adlah sebagai organisator pemerintahan sipil, tetapi ia bukan pengagum demokrasi (Dasuki, 1964: 14). Alasan rasional, ia adalah penyokong utama keabsolutan Tenno dan pengekang demokrasi.
Konstitusi hasil rancangan Ito Hirobumi bersifat sentalistis dimana pusat kekuasaan negara berada di tangan kaisar. Bentuk kekuasaannya bersifat oligarkis karena kekuasaan dijalankan oleh segelintir orang yang merupakan kerabat kerajaan kaisar sendiri berpegang teguh pada charter oatch (sumpah setia). Orang yang berjasa dalam penyusunan konstitusi adalah Kido dan Okubo yang belajar ke Inggris. Pada tahun 1884 dibentuk upper house atau majelis tinggi yang beranggotakan prince, marquise, count, pisscount baron dan Itto yang di pimpin oleh Itto sendiri (Martinah, 1980: 23). Pada tanggal 11Pebruari 1889 Itto dengan pembantu-pembantunya berhasil membuat konstitusi dan secara resmi diumumkan oleh kaisar kepada seluruh rakyat Jepang. Konstitusi baru ini merupakan realisasi dari tiga cita-cita yaitu:
1. Bahwa kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan.
2. Bahwa “kekuasaan yang riil dijalankan oleh badan-badan pemerintah atas nama kaisar”.
3. Kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat dibantah
Dengan adanya konstitusi baru itu, maka bentuk pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional.
Restorasi Meiji merupakan revolusi ekonomi, dimana sistem feodalisme dalam ekonomi runtuh diganti dengan sistem kapitalisme modern. Baik persoalan politik maupun ekonomi di Jepang, sama-sama memperoleh pengaruh dari Barat. Faktor ekonomi diminta lebih banyak perhatian, sebab:
a. Perluasan/perkembangan industri
b. Semakin meluasnya pemakaian uang
c. Rusaknya perhatian pada zaman Shogun
Ekonomi agraris (sebelum restorasi harus di ubah menjadi ekonomi industri. Dengan kemajuan ekonomi berarti Jepang dapat menyelamatkan perekonomian dari penguasa oleh bangsa asing yang sejak lama sebelum restorasi telah dapat mempengaruhi perekonomian Jepang. Yang juga perlu dicatat adalah monopoli perekonomian ada di tangan negara. Dimana pada abad ke-19 pemerintah Jepang dapat membangun ekonomi tanpa pinjaman dari luar negeri.
Masalah ekonomi yang harus diatasi ada dua macam, ialah:
a. Bagaimana menguasai kembali sumber-sumber penghasilan nasinal terutama untuk kepentingan militer Jepang.
b. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi Jepang yang sebaik-baiknya.
Taraf pertama yang diambil oleh pemerintah Meiji adalah: membuat jalan-jalan kereta api, mengadakan postel, perbaikan mata uang, mendirikan Bank-Bank, mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal asing.
Taraf kedua adalah:
a. mengirimkan pemuda-pemuda belajar ekonomi Barat.
b. Mengirimkan komisi yang bertugas mempelajari cara-cara kehidupan di negara-negara barat.
c. Mendatangkan penasehat-penasehat ekonomi.
d. Membuka hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa barat secara luas.
e. Membuka pabrik-pabrik, mengembangkan pertanian.
f. Mata uang mas dan perak digunakan sebagai alat tukar.
g. Menerbitkan/menerjemahkan buku-buku ekonomi supaya setiap orang dapat mempelajarinya.
h. Mendirikan bermacam-macam Bank, baik untuk pertanian maupun perindustrian dan perdagangan.
i. 1870 mendirikan departemen keuangan.
Walaupun pemerintah Meiji telah berusaha keras untuk memajukan perekonomian negara, namun pada tahun-tahun pertama kemajuannya masih sangat kecil.
Untuk memperoleh gambaran dengan jelas tentang restorasi dalam bidang perekonomian, baik dilihat perkembangan dari berbagai cabangnya, seperti: perindustrian, perdagangan dan pertanian.
Pada waktu krisis kredit (1928) dan krisis dunia (1929) Industri Jepang pun mengalami pukulan yang hebat, sehingga standar mas nya terpaksa dilepaskan hal ini dapat mengakibatkan inflasi.
Dengan dasar seperti tersebut diatas itulah mak pemerintah Meiji mulai bertindak. Tindakan-tindakan yang diambil:
1. Pemerintah melarang adanya milik tanah perseorangan.
2. Pertanian diodernisir dengan memberi penerangan kepada goongan petani, mendatangkan ahli-ahli dari luar negri.
3. Export beras keluar diperbolehkan.
4. Pajak yang berupa padi dihapus, diganti dengan pajak berupa uang sebesar 3%.
Walaupun berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah, namun nasib golongan petani belum tertolong. Oleh karena itu maka usaha untuk memajukan pertanian lebih dipergiat lagi, misalnya:
1. mengangkat Okubo Toshimichi sebgai pembimbing dan Minister Of Home affairs yang bertugas memberi bimbingan, bantuan perlindungan kepada golongan petani.
2. Pemerintah menyediakan subsidi berupa uang dan pupuk.
3. Memperbanyak sekolah-sekolah pertanian.
4. Mendatangkan mesin-mesin pertanian dari luar negeri.
5. Mendatangkan tenaga ahli untuk mengajar, membuat program, memperkenalkan metode-metode baru guna manambah produksi.
6. Pemerintah mendirikan departemen pertanian.
C. Pengembangan Pikiran Progresif
Kemajuan yang dicapai Jepang dalam dunia pendidikan berpengaruh besar dalam bidang pemikiran. Hal itu terjadi lantaran Jepang membuka diri pada dunia luar pacca Restorasi Meiji. Implikasi dari pengembangan dunia pendidikan dan keterbukaan Jepang terhadap kebudayaan dan nilai-nilai dari barat telah membuka kata hati Jepang bahwa mereka sangat tertinggal jauh dari dunia luar.
Guna meningkatkan taraf pemikiran yang progresif, Jepang mengirimkan pemuda-pemudanya untuk mempelajari peradaban Eropa dan Amerika Serikat. Pemikiran di bidang politik dipelajari sebagai langkah menyusun konstitusi Jepang moder
Kaisar Meiji sebagai tokoh/penguasa baru setelah rezim Shogun runtuh menyadari bahwa faktor pendidikan tidak mungkin dapat diabaikan. Meiji sebagai kaisar yang mempunyai cita-cita besar menganggap bahwa pendidikan memegang peranan penting bagi kemajuan negara yang akan dikejarnya.
Tentang grafik kemajuan Jepang dalam bidang pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:
Tahun 1868 32 juta orang 12 juta orang telah terpelajar
Tahun 1913 53 juta orang 53 juta orang telah terpelajar
Tahun 1920 56 juta orang semua telah terpelajar
Dalam bidang ini maka departemen pendidikan memegang peranan sangat penting ialah menetapkan program pendidikan bagi rakyatnya. Tidak diabaikan juga mengenai pendidikan khusus bagi wanita.
4. Faktor-faktor Pendorong Politik Ekspansi Dan Imperialisme
Restorasi tidak hanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi ataupun pendidikan, namun juga bidang kemiliteran mendapat perhatian dari kaisar. Restorasi dalam bidang ini dilaksanakan sejak tahun 1868 dengan mencontoh sistem Rusia. Latar belakang kaisar Meiji mengadakan pembaharuan dalam bidang kemiliteran dapat disebutkan disini antara lain:
a. Adanya desakan yang menghendaki agar kaisar tetap memegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan negara.
b. Menginginkan adanya militer yang disiplin, setia brani dan sederhana.
c. Untuk mempertahankan kemerdekaan negara terhadap kemungkinan adanya desakan dari negara-negara lain demi kejayaan bangsa Jepang.
Tahun 1894 dunia mengakui bahwa Jepang telah menjelma menjadi negara modern dan kuat yang kedudukannya boleh dikatakan sederajat dengan negara-negara besar di Barat. Modernisasi dalam negeri telah dianggapnya cukup dan tidak lagi menarik perhatian bagi bangsa Jepang. Mereka mulai melibatkan diri dalam dunia internasional. Jepang baru yang telah mencapai perkembangan industri, perdagangan dan tidak ketinggalan pula perkembangan penduduk di tambah dengan semangat patriotik yang kuat ternyata telah menimbulkan bentrokan-bentrokan dengan negara-negara lain, misalnya dalam masalah Korea (melibatkan Jepang harus berperang melawan China), lalu disusul dengan perang melawan Rusia. Ini berarti Jepang mulai mempraktekan politik imperealisme seperti negara-negara barat.
Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor pendorong bagi pemerintah Jepang untuk melibatkan diri dalam masalah luar negeri sebagai berikut:
1. Kepadatan penduduk
2. pengaruh ajaran Shinto yang menyatakan tentang tugas Jepang untuk mempersatukan seluruh dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Dengan kata lain dapat dikatakan Jepang sebagai Pan Asia, maka sekaligus harus pula mencapai pemimpin. Dalam hal ini Jepang tidak mau kalah dari negara-negara lain yang berprinsif sama, misalnya: Amerika sebagai pelopor Pan Amerika, Rusia sebagai pelopor Pan Slavia dan sebagainya.
Sesudah perang dunia I selesai Jepang menghadapi dua masalah besar yaitu aliran ekonomi yang menghendaki kapitalisme dan aliran militer yang menghendaki pasisme, suatu aliran yang dipimpin oleh jenderal Araki, ia menghendaki pembersihan di seluruh asia oleh militer Jepang. Langkah pertama adalah menghancurkan Manchuria, kalau kita ingat kejadian perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905 sudah meyakinkan betapa pentingnya manchuria itu jika ditilik dari sudut strategi. Jiwa ekspansi Jepang menunjukan lagi keganasannya. Seorang opsir Jepang mati di tembak di Mukdan. Dalam sejarah dikenal dengan insiden Mukdan, Jepang marah dan memberi komando kepada tentaranya menyerbu Mancuria. Pada tahun 1931 Manchuria ditaklukan oleh Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1932 Jepang mendirikan negara boneka Monteukuo.
Persoalan Manchuria tidaklah berakhir sampai disitu saja, karena tindakan Jepang didaerah itu ternyata mengakibatkan negara-negara Barat protes terutama Rusia dan China.
China mengajukkan soal itu kepada PBB. Setelah PBB mengadakan penyelidikan, ternyata Jepang lah yang salah, tindakan Jepang dikecam. Sebuah komisi PBB di bawah pimpinan Lord Lytton segera dikirim ke Manchuria guna memperlajari keadaan. Jepang merasa tidak senang selanjutnya memutuskan keluar dari PBB, sehingga dengan sikap ini Jepang dengan beban dapat melanjutkan posisinya yang abadi di Asia.
Sesudah perang Jepang-China dalam tahun 1945 nama Mantsukuo itu diubah lagi menjadi Manchuria dan selanjutnya diserahkan kembali kepada China.
Kehausan Jepang guna mendapatkan lebensraum (ruang hidup) tak dapat dipuaskan dengan menguasai Manchuria saja. Jepang menghendaki agar seluruh China digenggamnya. Maka pada bulan Juli 1937 terjadilah perang melawan China (1937-1945).
Perang Jepang-China itu diawali dengan terjadinya insiden jembatan Marco polo (15 KM di sebelah barat peking). Tentara Jepang telah terdidik baik dan bersenjatakan lengakap memperoleh kemenangan yang gemilang.
Sebelum perang Jepang-China yang kedua ini selesai, Jepang telah membentuk van anti comintern. Pada tahun 1936 Jepang mengadakan perjanjian dengan Jerman, suatu perjanjian yang tidak mempunyai kewajiban-kewajiban militer. Pada bulan november 1937 Italia masuk dalam pak ini, yang kemudian disusul lagi oleh Hongaria, Mansukuo dan Spanyol.
Akhir dari lingkaran persemakmuran Asia Timur Raya bentukan Jepang. Pada akhirnya fakta persemakmuran asia timur raya bentukan Jepang mengalami kebangkrutan setelah Amerika Serikat dan sekutunya menyerang basis-basis kekuatan Jepang di Korea, China dan wilayah Asia Tenggara. Puncaknya pada tanggal 7 agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hirosima dan hari berikutnya di Nagasaki. Riwayat imperialisme di asia benar-benar hancur lebur akibat politik ekspansionismenya sendiri. Dengan demikian riwayat kekuasaan absolut Jepang hancur dengan memakan korban tak sedikit, baik dari pihak sendiri maupun bangsa-bangsa Asia lainnya.
5. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Politik Ekspansionisme dan Imperialisme Tahun 1868-1945
a. Jepang Menjadi Negara Besar dalam Politik Internasional
b. Perang Cina-Jepang (1894-1895)
Sejak kekuasaan Shogun Tokugawa telah dapat ditubangkan, maka sebagai kaisar baru yaitu kaisar Meiji mulai merintis jalan ke arhah pembentukan negara Jepang yang baru dan modern. Kaisar menginginkan segera Jepang menjadi negara besar tingkat atas dunia. Ini hanya mungkin bila Jepangdapat menguasai sumber-sumber tertentu, dapat memiliki daerah-daerah yang berdekatan. Yang pertama-tama diarahkan ke Korea yang melibatkan Jepang ke dalam perang melawan Cina (1894-1895).
Lama sebelum perang berlangsung, Korea adalah negara Vasal dari Cina. Pada prinsipnya Cina juga mempertahankan Korea, bilamana perlu Cina juga tak akan segan-segan melakukan perang.
Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai sebab-sebab dari perang Cina-Jepang ini baik sbab pada umumnya maupun sebab-sebab khususnya.
1. Sebab umum.
a. Korea merupakan jalan yang tebaik (batu lonctan) untuk memasuki negara Cina serta daratan Asia lainnya. Cina harus dikalahkan, sebab Cina telah merampas kemerdekaan Korea, menutup Korea bagi Jepang.
b. Korea akan dijadikan sebagai tempat memindahkan sebgian penduduk Jepang yang sudah padat
c. Korea dianggap perlu bagi kepentingan industri dan perdagangan. Jepang yang telah mengalami perkembangan pesat.
2. Sebab Khusus
Waktu Korea terjadi suatu pemberontakan Tongbak, maka pemerintah Korea meminta bantuan pada Cina negara yang dipertuan agar mengirimkan pasukannya ke Korea, pemberontakan Tongbak adalah pemberontakan antara golongan konservatif dengan golongan progresif. Golongan konserfatif disebut kaum Tongbak. Kaum Tongbak minta bantuan pada tuannya, yaitu Cina, golongan progresif dibantu oleh Jepang.
Dengan alasan tersebut, maka keduanya mengirimkan pasukan mereka ke Korea sesuai dengan artikel ketiga dari LI-Ito Convension (1885). Berkat bantuan itu maka pemberontakan Tongbak dapat dipadamkan. Tetapi ternyata kedua pihak tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea setelah perang selesai. Tentu saja Korea kedua pihak mempertahankan alasan mereka masing-masing. Hubungan keduanya menjadi semakin tegang. Jepang tidak mau lagi mengakui perjanjian tahun 1885 dan bersikap keras tetap menempatkan pasukannya di Korea.
Dengan demikian persengketaan antara Jepang-Cina semakin besar. Cina minta bantuan kepada Inggris, bantuan mana dikirim ke Korea pada tahun 1894. kapal-kapal perang Jepang mulai beraksi melawan kapal-kapal Inggris. Kapal perang Jepang banyak yang dibakar oleh kapal perang gabungan Cina dan Inggris. Hal ini pastilah menimbulkan amarah bagi Jepang. Pada tanggal 1 Agustus 1894 perang antara Cina Jepang diumumkan secara resmi.
Perang diakhiri dengan perjanjian damai pada tanggal 17 April 1895, kita kenal sebagai perdamaian “shimonoseki”. Dalam perang ini Cina berada dipihak yang kalah. Di dalam perjanjian ini Amerikalah yang menjadi pendamai/perantara bagi kedua belah pihak. Cina dinasehati oleh John W. Poster, seorang sekrtaris negara pada Harisson Administration and Legal Adviser di Washington. Sdang Jepang tersebut oleh Henry W. Denison, seorang veteran untuk kementrian luar negri. Isi perjanjian perdamaian “shimonoseki” adalah sebagai berikut:
1. Cina mengakui kemerdekaan dan otonomi Korea.
2. Cina harus menyerahkan sebagian dari Manchuria kepada Jepang.
3. Cina harus menyerahkan kepada Jepang kepulauan Pescandores.
4. Cina harus membayar ganti kerugian perang sebesar 200.000.000 taol.
5. Weihawei akan diduduki oleh Jepang selama Cina belum dapat membayar ganti kerugian perang.
6. Empat buah kota yaitu Shosi, Chungking, Sochow, Hangchow dibuka untuk bangsa asing.
7. Liaotung harus diserahkan kepada Jepang.
6. Politik Persemakmuran Asia Timur Raya
6. Akhir Dan Cita-Cita Persemakmuran Asia Timur-Raya
a. Latar Belakang Pembentukan Politik Persemakmuran Asia Timur-Raya
Pembentukan persemakmuran Asia Timur Raya oleh Jepang disebabkan banyak hal. Fakta pertahanan Jepang sebelum tahun 1933 dimotori oleh kemunculan para pengusaha muda Jepang yang sebelumnya adalah anak-anak dari golongan Samurai. Masa perang dunia I memberi dorongan istimewa kepada perkembangan perdagangan dan industri Jepang. Kaum kapitalis bertambah besar dalam politik. Di samping itu kemenangan bangsa barat yakni Inggris, Prancis dan Amerika dalam perang dunia I juga mempunyai pengarauh yang besar terhadap politik di Jepang. Kemengan itu menimbulkan kesan bahwa demokrasi melahirkan negara-negara kuat oleh karena itu demokrasi lebih unggul dari otokrasi. Demikian menariknya pemikiran-pemikiran demokrasi itu sehingga timbul perbandingan kekuatan-kekuatan baru dalam diet (parlemen).
Keanggotaan diet didominasi oleh partai politik yang dipengaruhi oleh para Zaibatsu, seperti Mitsui dan Mitsubishi. Pasca kepemimpinan kabinet Tanaka (1927-1929) menjalankan politik damai dalam menguasai perdagangan global. Pandangan ini diwakili oleh oleh golongan Mitsubishi, sedangkan golongan Mitsui lebih condong kepada politik agresif yang berusaha menaklukan daerah jajahan. Salah satunya adalah wilayah Manchuria dan semenanjung Korea. Sebelum kematiannya Barontanakan meninggalkan dokumen yang disebut Tanaka memorial. Dokumen itu bersisi bahwa bangsa Jepang di anggap mempunyai tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa di asia timur. Dengan demikian akan disusun lingkaran persemakmuran bersama di asia timur di bawah pimpinan Jepang yang berideologikan Hakko Ichiu. Meskipun diragukan keaslian dokumen itu sebagai hasil pemikiran Tanaka, namun mencerminkan jalan yang akan ditempuh oleh golongan militer dalam ekspansi kedaratan asia.
Pembunuhan di Manchuria pada tanggal 18 Agustus 1931 terhadap perwira Jepang bernama Nakamura yang sebetulnya seorang mata-mata dijadikan sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Jepang untuk melaksanakan rencananya. Pada tanggal 19 September 1931 pasukan Quwantung di asia Manchuria selatan menduduki kota Mukdan. Dan tempat-tempat strategis lainnya.
Kegoncangan politik dalam negeri Jepang akibat pembunuhan akibat para politisikian memperkuat semangat ekspansionisme ke daratan ke eropa. Perdana menteri Hamaguci mati di tembak di Tokyo pada tanggal 14 September 1930. suatu klik perwira tentara Jepang atau Kuwantung atau berkeyakinan bahwa Jepang akan dapat diselamatkan dengan mengadakan ekspansi kedaratan asia dan pembersihan di rumah sendiri. (Dasuki, 1964:45).
Dimuka telahdijelaskan bahwa Rusia ikut mengadakan intervensi terhadap masalah persengketaan antar Jepang-Cina tentang daerah Kora.
Sebagai balasan atas jasanya, maka pada tahun 1895, Rusia mendapat hak-hak istimewa dari Cina, yaitu diperbolehkan membangun jalan kereta api Trans-Siberia dan untuk menghubungkan kereta api dari Eropa lewat Manohuria ke Landiwostok. Dengan demikian, Taar mendapat kekuasaan yang tetap atas Manchuria yang diakui sebagai daerah Cina. Rusia menjamin bahwa Cina akan dapat memperoleh hutang dari Paris guna melunasi ganti rugi perang kepada Jepang.ini berarti bahwa Cina dipaksa berhutang budi pad Rusia.
Orang-orang Rusia terus bergerak di Korea untuk merintangi gerakan-gerakan Jepang. Pada seperempat abad yang terakhir dari abad 19, bangsa-bangsa Barat memasuki zaman kolonialisme. Tetapi sebaliknya karena kekalahannya melawan Jepang, telah kehilangan martabatnya di mata dunia internasional. Negar-negara Eropa cepat-cepat mengambil keuntungan daripadanya. Pada tahun 1897 Jerman mengambil keuntungan dari terbunuhnya beberapa orang misionaris oleh suatu gerombolan Cina dengan tuntutan ganti rugi, berupa penyewaan daerah pelabuhan Kiaochow di propinsi Shantung selama 99 tahun. Jerman mendapatkan hak-hak istimewa di daerah pengaruhnya.
Tak lama kemudian, sabagai pengganti kerugian, Rusia memperoleh daerah Port Arthur dan Daireu di semenanjung Liaotung atas jasa-jasanya menghalang-halangi orang Jepang tiga tahun sebelumnya. Dari tempat-tempat itu dibuat hubungan kereta api dengan Trans-Siberia. Dengan demikian maka terpenuhilah keinginan Rusia untuk menguasai pelabuhan bebas es dan untuk menguasai seluruh Manchuria dan Cina Utara. Rusia dapat memblokir perdagangan Jepang dengan cara dan menutup pelabuhan-pelabuhan di Manchuria bagi pemasaran hasil-hasil industri diluar Rusia.
Inggris tak ketinggalan juga memperoleh Wei-hai-wei, yaitu suatu pelabuhan yang merupakan jalan masuk dari Shantung ke Peking, termasuk didalamnya adalah Idbah Yangtse. Demikian juga Perancis mendapat bagian di daerah Cina Selatan. Maka jelaslah bahwa sejak Cina dapat dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1895, sebagian besar negara Cina habis terpecah-pecah dibawah pengaruh bangsa-bangsa Barat dengan segala hak ekstra teritorialnya. Bangsa-bangsa Barat itu tidak hanya merugikan negara Cina, tetapi juga merupakan saingan yang kuat bagi Jepang.
Dalam tahun 1605 Ieyasu menyerahkan jabatan Shogun kepada anaknya Hidetada, tetapi terus memimpin pemerintahan sebagai shogun sampai mengundurkan diri dan meninggalnya pada tahun 1616. Bercermin pada nasib keluarga Oda dan Toyotomi, ia menetapkan tujuannnya yang terpenting dalam politiknya, yaitu mengekalkan pemerintahan di tangan keluarganya. Organisasi politik yang disusunnya menciptakan masa damai yang panjang yang belum pernah dialami Jepang sebelumnya. Mungkin karena itu zaman Tokugawa menunjukkan tendensi konservatif dan malahan reaksioner.
Dalam politik yang ditempuh dapat dilihat dari 3 aspek. pertama, pengawasan para Daimyo; kedua, hubungan dengan Tenno (kaisar) di Kyoto; dan ketiga, sikap terhadap orang-orang asing atau barat dan dunia luar Dasuki, (1964:55)
Susunan masyarakat dalam zaman Yedo terdiri dari Kuge, Buke, Samurai, kaum tani, chonin. Kaum tani dan orang kota itu disebut Heimin (rakyat biasa). Ada orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan mereka disebut Etta yang statusnya sama dengan golongan varia, (Dasuki 1964:58). Kuge adalah golongan bangsawan tetapi tidak mengaruhi politik, Samurai adalah golongan prajurit pengikut Daimio dan Shogun.
Zaman Tokugawa merupakan zaman damai, dan dalam waktu lama keadaan politik stabil. Administrasi Bakufu politik dalam dan luar negeri di masa pemerintahan Shogun Tokugawa ketiga, iemitsu (1922-1951) sudah mendapat bentuk yang tetap. Dengan kata lain tercipta konservatisme dalam politik dan isolasi terhadap dunia luar. Tidak berarti di zaman itu sama sekali tidak terjadi perkembangan kerohanian dan perubahan dalam masyarakat.
Pada umumnya Shogun Tokugawa menjadi pelindung kebudayaan. Ajaran Budha dan Konpusianisme dipelajari sebagai strategi menyusun kekuatan militer, disamping agama Shinto yang sudah berkembang sebelumnya. Pada era Tokugawa ini diciptakan pandangan hidup yang menjunjung tinggi sifat ksatria yang dirumuskan dari ajaran Shintoisme, Buddhisme, dan Konpusionisme.
Kemunduran Tokugwa mulai terlihat pada masa pemerintahan Tesse Sunayoshee (1680-1709). Pemerintahan berikutnya dipegang oleh Iyanobu (1709-1712) kemudian Iyet Sugu (1712-1716) dan Yoshimune (1716-1745) semakin menandakan perpecahan di tubuh samurai. Kemerosotan semakin parah ketika seorang daimio dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1701. di bidang keuanganpun kondisi semakin memburuk, dimana setiap prajurit harus menyetorkan keuangannya pada negara, poadahal untuk mencukupi kebutuhan mereka sangat terbatas.
Kemunduran Tokugawa disebabkan oleh faktor lain seperti timbulnya kembali perhatian kepada Shintoisme yang memberi tekanan kepada anggapan tentang Tenno (Kaisar) sebagai keturunan dewi Matahari. Di samping itu meluasnya pengetahuan yang hidup tentang zaman yang lampau sebagai akibat dari minat untuk mempelajari sejarah, menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan Shogun tidak sah, sebab di zaman yang lampau tidak ada Shogun, hanya kekuasaan Tenno yang dianggap tertinggi. Di dalam hati bangsa Jepang timbul keinginan yang keras untuk memulihkan pemerintahan Tenno. (Dasuki, 1964: 62).
Perasaan-perasan tidak senang dan tidak puas terhadap Shogunat itu memupuk gerakan nasionalisme, yang sudah timbul sejak pertengahan abad ke-18, dan menjadi kekuatan terbesar yang menentang kekuasan Shogun. Gerakan itu memuja kembali Shintoisme dan menyanjung pemerintahan Tenno dimasa dahulu yang gemilang. Bangsa Jepang menghendaki supaya Tenno berkuasa kembali.
2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Restorasi Meiji 1868-1894.
Menjelang restorasi Meiji 1868, keadaan Jepang semakin kacau. Kekuasaan shogun dengan pesukan samurai kehilangan kendali terhadap control rakyat yang ingin menempatkan kaisar sebagai penguasa absolute. Jatuhnya Keshogunan Tokugawa (1853-1817) disebabkan oleh ekspansi ekonomi dan politik bangsa Amerika dan Eropa serta Rusia yang ingin Jepang lebih terbuka.
Pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat menguasai jalur perdagangan ke Asia Timur. Amerika mendesak pemerintah Bakufu Tokunggawa untuk membuka beberapa pasukan Jepang, disamping sebagai tempat persinggahan untuk mengisi perbekalan kapal-kapalnya, juga untuk kepentingan perdagangan. Pada tahun 1837, kapal Amerika Serikat “The Mocison” yang bertolak dari Makao ke Jepang, disambut dengan penembakan dan pengusiaran oleh pendukung Bakufa. Akibatnya, banyak awak kapal asal Amerika cedera bahkan terbunuh. Oleh sebab itu, Amerika mendorong epang untuk membuka diri agar pemerintah Jepang melindungi awak kapal Amerika Serikat yang terdampar di pantai Jepang. (Suradjaja, 1995:17).
Untuk maksud tersebut, maka dalam musim panas pada tahun 1853, AS mengirimkan armadanya dibawah komandan komodor Matthew C. Perry. Pada bulan Juli kapal-kapal tersebut memasuki teluk Edo. Perry semasa lawatannya menyampaikan surat presiden AS. Franklin Pierce kepada Shogun, tanpa menghiraukan perlakuan bawahan pihak Shogun. Perry meninggalkan surat tersebut dengan pesan bahwa setahun kemudian armadanya akan kembali ke Jepang untuk memperoleh jawaban pemerintah. Bakufu pada tahun yang sama bulan Agustus, Angkatan Laut Rusia dibawah komandan Laksamana Putyatin berlabuh di Nagasaki.
Sepeninggal Perry, keadaan dalam negri Jepang bertambah kacau lagi akibat adanya pertentangan antara golongan-golongan yang menentang masuknya orang-orang asing dan golongan-golongan yang menerima masuknya orang-orang asing tersebut. Golongan pertama menyerukan slogan “Sonno Joi” {usir orang-orang liar, muliakan maharaja). Golongan kedua menyadari bahwa bagaimanapun juga, apabila AS menggunakan kekerasan, maka Bakufu akan tidak berdaya menghadapi atau mengadakan perlawanan, mengingat tidak adanya AL yang kuat. Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh Abe Masahiro selaku “rochu” {sekretaris Jendral Shogun adalah menginginkan masuknya kapal-kapal asing tersebut. Atas desakan Perry, diadakan perjanjian dengan pihak Tokugawa di Knnagawa, Yokohama pada tanggal 31 Maret 1854. isi perjanjian dengan jelas menyatakan Jepang harus membuka pelabuhan Shimoda dan Hokodade sebagai pelabuhan persinggahan kapal-kapal AS. (Suradjaja, 1995:18).
Perjanjian-perjanjian serupa juga dilakukan pihak Inggris dibawah pimpinan Laksamana Sterling dengan Bakufu pada tanggal 14 Oktober 1854. perjanjian dengan Rusia dibawah Laksamana Putyadin ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1855 di Shimado. Pada tahun 1856 Townsend Harris tiba di Shimado untuk menjabat Duta Besar AS yang pertama. Dengan demikian terbukalah sudah pintu Jepang bagi orang-orang asing, setelah mngisolasi diri selama lebih kurang dua setengah abad, selama pemerintahan Bukafa Tokugawa.
Politik keterbukaan yang dijalankan Bokufu menyebabkan kekacauan dalam negri Jepang. Akibat perjanjian-perjanjian yang dilakukan pihak asing, sangat merugikan pihak Jepang, terutama dalam bidang keungan Jepang. Akibatnya, dalam siding politik muncul dua golongan yang saling bertentangan, yakni golongan konservatif dan golongan realis. Golongan konservatif diwakili oleh Daimyo Tozama dari suku-suku satsumi, choshu, tosa dan Hizen. Mereka pada prinsipnya menetang politik Bokufu mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang asing, dan mengembalikan fungsi politik pada Tenno (kaisar) dan ingin menegakan kembali pemujaan terhadap Tenno dan agama Shinto. Sedangkan golongan realis yang diwakili pengikut Shogun antara lain, Keiki, Li Naosuko, Abe Masahiro dan orang yang berpihak pada Bakufu berpendapat bahwa bagaimanpun juga Jepang harus membuka pintunya terhadap orang-orang asing, karena dikhawatirkan AS dan negara-negara Eropa lainnya akan memaksa masuk, apabila Jepang menolak permintaan mereka.
Pertentangan dua golongan ingin memanaskan situasi politik dalam negri Jepang. Pihak konservatif berusaha mengadakan aksi-aksi kekerasan dan menteror orang-orang asing di kota-kota Jepang. Pada tanggal 24 Juni 1863 sekelompok orang dari suku Chosu menembaki kapal dagang AS, tanggal 8 Juli 1863 mereka menyerang kapal Perancis, dan pada tanggal 11 Juli 1863 mereka menembaki kapal dagang Belanda. Akibatnya, AS dan negara-negara Eropa bersatu melawan aksi kekerasan yang dilakukan oleh suku Chosu dan juga Satsuma. Dalam bulan September 1864, pasukan gabungan tersebut dapat mengalahkan golongan konservatif. Hal ini membuat para samurai menyadari titik kelemahan mereka dengan melakukan upaya modernisasi armada dan persenjataan yang mencontoh konsep Barat.
Di dalam Bakufa sendiri terjadi banyak pertentangan yang tajam, dengan berakibat pada pembunuhan Li Naosuke. Kemudian kekuasaan Tokugawa beralih ketangan Lemoechi, yang mengadakan lawatan ke Edo tempat Tenno bersemayam. Shogun Lemochi meninggal pada tahun 1866, dan digantikan dengan Tokugawa oleh Kaisar Meiji, yang pada waktu itu berumur lima belas tahun. Posisi Tokugawa Keiki yang tidak menguntungkan akibat desakan kaum konservatif dan bangsa asing, membuat Keiki mengambil keputusan yang sangat menentukan dalam sejarah Jepang. Tepatnya 1867, Shogun Keiki menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji, maka berakhirlah kekuasaan Tokugawa yang menguasai Jepang selama 260 tahun, dengan hanya sedikit pertumpahan darah. Shogun berkuasa sejak 1603 sampai 1867 dan berakhirlah kekuasaan militer yang telah berlangsung lebih kurang 650 tahun.
Zaman ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antara 1868-1912. kaisar Meiji juga dipanggil Kaisar Mutsuhito. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti namanya dengan Tokyo, dan pada tahun 1869 ibukota dipindahkan dari Jyoto ke Tokyo. Langkah tegas yang diambil oleh Kaisar Meiji dalam mengadakan hubungan dengan negar-negara Baratialah diproklamirkannya “ikrar Piagam” (Go ka jo no goseiman), pada tanggal 13 Maret 1868 yang berisi:
1. Kami akan menyidangkan majelis, dan memerintah bangsa sesuai dengan pendapat umum.
2. Orang-orang dari golongan atas dan golongan bawah akan disatukan tanpa perbedaan di dalam semua kegiatan
3. Jabatan-jabatan sipil dan militer akan disesuaikan dan semua rakyat jelata akan diperlakukan sama, bahwa mereka akan memperoleh tujuan mereka dan tidak merasakan ketidak puasan.
4. Cara-cara dan adat lama yang tidak berguna akan dilenyapkan dan segala sesuatu akan didasarkan pada kebenaran.
5. Pengetahuan akan dicari diantara bangsa-bangsa di dunia dan dengan demikian kesejahteraan akan dimajukan. (Suradjaja, 1994:22).
Tata negara selanjutnya diatur berdasarkan jiwa dari “ikrar piagam”ini. Semboyan pemerintah baru adalah Fukoku Kyo Hei (negri kaya dan militer kuat). Dari prinsip inilah Jepang memodernisasi angkatan perangnya yang berdampak pada politik ekspansionisme dan imprealisme di wilayah Asia sampai 1937. politik inilah yang membentuk lingkaran sekemakmuran Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang.
3. Pembaharuan Jepang Pasca Restorasi Meiji
a. Pembangunan Jepang Modern.
Periode pembaharuan ini berlangsung dari tahun 1867-1874. Setelah jatuhnya Bakufu maka yang menjadi kepala pemerintahan adalah Tenno. Tetapi dalam kenyataannya yang memegang kekuasaan pemerintahan bukanlah Tenno karena pada waktu itu kaisar Meiji baru berumur 15 tahun. Kaisar Meiji hanya dianggap simbol dalam pemerintahan baru. Pemegang kekuasaan pemerintahan yang sebenarnya adalah para keluarga besar istana dan daimyo. Mereka berasal dari suku-suku Satsuma (prepektur kaghoshima), Chosu, hizen (prepektur Nagasaki dan Saga) dan Tosa (prepektur Kochi). Ada juga para bangsawan atau daimyo yang sangat berpengaruh, seperti Saionji dan Konoe dari keluarga Fujiwara (Suradjaja, 1994:31). Merekalah yang membentuk kekuasaan oligarki Meiji atau Hambatsu yang mengendalikan kekuasaan dan menentukan gerak modernisasi. Diantara tokoh samurai yang paling berpengaruh adalah Ito Hirubumi dari Chosu dan Yamagata. (Dasuki, 1964:14).
Pada April 1868, dalam bulan ke-3 dan tahu ke-1 Meiji, oleh Tenno diucapkan janji yang terkenal dengan sebutan “piagam sumpah” (carter Dath), terdiri dari lama pasal, sebagaimana yang telah disebutkan dimuka. Piagam tersebut merupakan dokumen yang menjadi dasar pembaharuan. Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pembaharuan itu ialah sentralisasi dan unifikasi pemerintahan (Dasuki, 1964:15). Sebagian besar aparatur pemerintah itu telah dibentuk pada masa Shogunat Tokugawa :
Pada masa itu juga dibentuk 3 badan penasihat untuk Tenno:
1. Socai atau Majlis Agung, yang disepakati oleh seorang pangeran dari keluarga Tenno.
2. Giyo atau dewan penasihat kelas satu, setengah terdiri dari Kuge dan setengahnya dari Daimyo-daimyo terkemuka.
3. Sanyo atau dewan penasehat kelas dua, terdiri dari lima orang dari Kuge dan lima belas orang dari samurai.
Dalam tahun 1868 itu juga ketiga badan itu dilebur menjadi satu. Lembaga bernama Dai-jo-kwan, yang terdiri dari dua bagian: pertama, dewan negara yang beranggotakan Giyo dan Sanyo. Kedua, dewan perwakilan, dari golongan feudal. Kekuasaan ril ada pada dewan negara. Dewan Perwakila hanya memusyawarahkan soal-soal yang diajukam oleh Dewan Negara. Reorganisasi pemerintah pusat itu diadakan untuk memenuhi 2 syarat. 1). Mengadakan kosentrasi kekuasaan, 2). Menyesuaikan pemerintahan dengan janji dalam Charter-Dath. (Dasuki, 1964:16).
Pembaharuan dibidang pemerintahan, menurut Suradjaja (1994:31) terjadi secara drastic antara lain pada tanggal 25 Februari 1868 yang menetapkan system tata negara baru, yakni Tiga Jabatan dan Delapan Direktorat (San-Shoku, Hachi-Kyoku Sei) sebagai gnti dari system pemerintahan Bakufu Tokugawa.dan sebagai realisasi dari “Ikrar Piagam”atau “Piagam Sumpah”, maka dipulihkanlah kembali “Sistem Jabatan Agung (dajokan Sei) yang berlaju dari tanggal 27 April 1868. kemudian diadakan bagi perubahan-perubahan pada tahun 1871, mengenai Jabatan Agung ini. Tindakan selanjutnya yang diambil oleh pemerintah oligarki ini adalah “pengembalian tanah dan rakyat kepada kerajaan (han Seki Hokan, 1869) dan juga penghapusan “Kedaimyoan dengan pembentukan Kegubernuran (Haikan Chiken, 1871).
Pengembalian tanah dan rakyat serta penghapusan Daimyo (tuan tanah) yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1869 menandakan berakhirnya dominasi feodalisme yang sebelumnya berada pada kelompok samurai dan Tokugawa. Pada tanggal itu pula, empat buah kedamyoan diserahkan kepada kerajaan dan surat pernyataan penyerahan itu ditandatangani masing-masing oleh Mori (Daimyo dari suku Chosu), Shimazu (Daimyo dari suku Satsuma), Nabeshima Daimyo dari suku Shizen, yamanouchi (daimyo dari suku Thosa). Namun demikian masih ada beberapa daimyo yang belum mengembalikan tanahnya kepada kerajaan. Maka pada bulan Juni 1869 pemerintah menginstrusikan kepada para daimyo tersebut untuk mengembalikan tanahnya kepada kerajaan.
Para bekas daimyo kemudian diangkat menjadi gubernur kedaimyoan dengan mendapat gaji sepersepuluh dari pendapatan kedaimyoan. Setelah pembentukan kegubernuran yang dijabat para mantan daimyo, timbul masalah dengan hubungan kepada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan para daimyo tidak berubah seperti pada zaman Tokugawa, yang dapat menurunkan kewibawaan pemerintah pusat dibawah Tenno. Untuk menyikapi persoalan itu pada bulan Juli 1871, pemerintah pusat membatalkan pembentukan kedaimyoan atau Haihan-Chiken. Kemudian pemerintah memindahkan beban para gubernur kedaimyoan ke Tokyo. Wilayah tersebut diubah menjadi tiga kegubernuran istimewa (Hu atau Fu)., yaitu Tokyo, Kyoto, dan Osaka disamping ketiga wilayah itu, juga dibentuk 72 kegubernuran biasa (Ken) dan pada tahun 1889 diubah lagi menjadi 3 wilayah istimewa dan 42 prepektur (kegubernuran biasa).
Dampak dari poliitik reformasi bidang pertanahan dan pembatalan pemerintahan kedaimyoan, maka pemerintah menghapus kelas-kelas sosial pada zaman Tokugawa yang disebut Shimin Byodo menjadi kelas sosial baru. Golongan bangsawan dan daimyo dijadikan satu disebut bangsawan (kazoku), golongan samurai disebut Shizoku dan golongan biasa disebut Heimin (Suradjaja, 1994:39). Kerajaan dapat juga memberikan gelar kebangsawanan bagi para tokoh yang berjasa terhadap kerajaan seperti Ito Hirobumi, dan Yamagata Aritomo yang diberi gelar Panguan. Diantara golongan yang kian merosot pengaruhnya adalah samurai, ketika pada tahun 1873 pemerintah membuat peraturan wajib masuk militer, dan akibatnya semua rakyat berkesempatan sama menduduki posisi militer.
Untuk meperkuat landasan Tenno, pemerintah merancang sebuah konstitusi baru yang mengadopsi system pemerintahan Barat. Sebagai langkah awal, pemerintah menugaskan Ito Hirobumi mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa untuk mempelajari dan mempersiapkan UUD Jepang. Ito Hirobumi berasal dari anak petani daerah Choshu dianggap sebagai Bapak Konstitusi Jepang (Martinah, 1980:23). Dalam pembaharuan Jepang, sumbangan Ito yang terutama adlah sebagai organisator pemerintahan sipil, tetapi ia bukan pengagum demokrasi (Dasuki, 1964: 14). Alasan rasional, ia adalah penyokong utama keabsolutan Tenno dan pengekang demokrasi.
Konstitusi hasil rancangan Ito Hirobumi bersifat sentalistis dimana pusat kekuasaan negara berada di tangan kaisar. Bentuk kekuasaannya bersifat oligarkis karena kekuasaan dijalankan oleh segelintir orang yang merupakan kerabat kerajaan kaisar sendiri berpegang teguh pada charter oatch (sumpah setia). Orang yang berjasa dalam penyusunan konstitusi adalah Kido dan Okubo yang belajar ke Inggris. Pada tahun 1884 dibentuk upper house atau majelis tinggi yang beranggotakan prince, marquise, count, pisscount baron dan Itto yang di pimpin oleh Itto sendiri (Martinah, 1980: 23). Pada tanggal 11Pebruari 1889 Itto dengan pembantu-pembantunya berhasil membuat konstitusi dan secara resmi diumumkan oleh kaisar kepada seluruh rakyat Jepang. Konstitusi baru ini merupakan realisasi dari tiga cita-cita yaitu:
1. Bahwa kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan.
2. Bahwa “kekuasaan yang riil dijalankan oleh badan-badan pemerintah atas nama kaisar”.
3. Kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat dibantah
Dengan adanya konstitusi baru itu, maka bentuk pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional.
Restorasi Meiji merupakan revolusi ekonomi, dimana sistem feodalisme dalam ekonomi runtuh diganti dengan sistem kapitalisme modern. Baik persoalan politik maupun ekonomi di Jepang, sama-sama memperoleh pengaruh dari Barat. Faktor ekonomi diminta lebih banyak perhatian, sebab:
a. Perluasan/perkembangan industri
b. Semakin meluasnya pemakaian uang
c. Rusaknya perhatian pada zaman Shogun
Ekonomi agraris (sebelum restorasi harus di ubah menjadi ekonomi industri. Dengan kemajuan ekonomi berarti Jepang dapat menyelamatkan perekonomian dari penguasa oleh bangsa asing yang sejak lama sebelum restorasi telah dapat mempengaruhi perekonomian Jepang. Yang juga perlu dicatat adalah monopoli perekonomian ada di tangan negara. Dimana pada abad ke-19 pemerintah Jepang dapat membangun ekonomi tanpa pinjaman dari luar negeri.
Masalah ekonomi yang harus diatasi ada dua macam, ialah:
a. Bagaimana menguasai kembali sumber-sumber penghasilan nasinal terutama untuk kepentingan militer Jepang.
b. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi Jepang yang sebaik-baiknya.
Taraf pertama yang diambil oleh pemerintah Meiji adalah: membuat jalan-jalan kereta api, mengadakan postel, perbaikan mata uang, mendirikan Bank-Bank, mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal asing.
Taraf kedua adalah:
a. mengirimkan pemuda-pemuda belajar ekonomi Barat.
b. Mengirimkan komisi yang bertugas mempelajari cara-cara kehidupan di negara-negara barat.
c. Mendatangkan penasehat-penasehat ekonomi.
d. Membuka hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa barat secara luas.
e. Membuka pabrik-pabrik, mengembangkan pertanian.
f. Mata uang mas dan perak digunakan sebagai alat tukar.
g. Menerbitkan/menerjemahkan buku-buku ekonomi supaya setiap orang dapat mempelajarinya.
h. Mendirikan bermacam-macam Bank, baik untuk pertanian maupun perindustrian dan perdagangan.
i. 1870 mendirikan departemen keuangan.
Walaupun pemerintah Meiji telah berusaha keras untuk memajukan perekonomian negara, namun pada tahun-tahun pertama kemajuannya masih sangat kecil.
Untuk memperoleh gambaran dengan jelas tentang restorasi dalam bidang perekonomian, baik dilihat perkembangan dari berbagai cabangnya, seperti: perindustrian, perdagangan dan pertanian.
Pada waktu krisis kredit (1928) dan krisis dunia (1929) Industri Jepang pun mengalami pukulan yang hebat, sehingga standar mas nya terpaksa dilepaskan hal ini dapat mengakibatkan inflasi.
Dengan dasar seperti tersebut diatas itulah mak pemerintah Meiji mulai bertindak. Tindakan-tindakan yang diambil:
1. Pemerintah melarang adanya milik tanah perseorangan.
2. Pertanian diodernisir dengan memberi penerangan kepada goongan petani, mendatangkan ahli-ahli dari luar negri.
3. Export beras keluar diperbolehkan.
4. Pajak yang berupa padi dihapus, diganti dengan pajak berupa uang sebesar 3%.
Walaupun berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah, namun nasib golongan petani belum tertolong. Oleh karena itu maka usaha untuk memajukan pertanian lebih dipergiat lagi, misalnya:
1. mengangkat Okubo Toshimichi sebgai pembimbing dan Minister Of Home affairs yang bertugas memberi bimbingan, bantuan perlindungan kepada golongan petani.
2. Pemerintah menyediakan subsidi berupa uang dan pupuk.
3. Memperbanyak sekolah-sekolah pertanian.
4. Mendatangkan mesin-mesin pertanian dari luar negeri.
5. Mendatangkan tenaga ahli untuk mengajar, membuat program, memperkenalkan metode-metode baru guna manambah produksi.
6. Pemerintah mendirikan departemen pertanian.
C. Pengembangan Pikiran Progresif
Kemajuan yang dicapai Jepang dalam dunia pendidikan berpengaruh besar dalam bidang pemikiran. Hal itu terjadi lantaran Jepang membuka diri pada dunia luar pacca Restorasi Meiji. Implikasi dari pengembangan dunia pendidikan dan keterbukaan Jepang terhadap kebudayaan dan nilai-nilai dari barat telah membuka kata hati Jepang bahwa mereka sangat tertinggal jauh dari dunia luar.
Guna meningkatkan taraf pemikiran yang progresif, Jepang mengirimkan pemuda-pemudanya untuk mempelajari peradaban Eropa dan Amerika Serikat. Pemikiran di bidang politik dipelajari sebagai langkah menyusun konstitusi Jepang moder
Kaisar Meiji sebagai tokoh/penguasa baru setelah rezim Shogun runtuh menyadari bahwa faktor pendidikan tidak mungkin dapat diabaikan. Meiji sebagai kaisar yang mempunyai cita-cita besar menganggap bahwa pendidikan memegang peranan penting bagi kemajuan negara yang akan dikejarnya.
Tentang grafik kemajuan Jepang dalam bidang pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:
Tahun 1868 32 juta orang 12 juta orang telah terpelajar
Tahun 1913 53 juta orang 53 juta orang telah terpelajar
Tahun 1920 56 juta orang semua telah terpelajar
Dalam bidang ini maka departemen pendidikan memegang peranan sangat penting ialah menetapkan program pendidikan bagi rakyatnya. Tidak diabaikan juga mengenai pendidikan khusus bagi wanita.
4. Faktor-faktor Pendorong Politik Ekspansi Dan Imperialisme
Restorasi tidak hanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi ataupun pendidikan, namun juga bidang kemiliteran mendapat perhatian dari kaisar. Restorasi dalam bidang ini dilaksanakan sejak tahun 1868 dengan mencontoh sistem Rusia. Latar belakang kaisar Meiji mengadakan pembaharuan dalam bidang kemiliteran dapat disebutkan disini antara lain:
a. Adanya desakan yang menghendaki agar kaisar tetap memegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan negara.
b. Menginginkan adanya militer yang disiplin, setia brani dan sederhana.
c. Untuk mempertahankan kemerdekaan negara terhadap kemungkinan adanya desakan dari negara-negara lain demi kejayaan bangsa Jepang.
Tahun 1894 dunia mengakui bahwa Jepang telah menjelma menjadi negara modern dan kuat yang kedudukannya boleh dikatakan sederajat dengan negara-negara besar di Barat. Modernisasi dalam negeri telah dianggapnya cukup dan tidak lagi menarik perhatian bagi bangsa Jepang. Mereka mulai melibatkan diri dalam dunia internasional. Jepang baru yang telah mencapai perkembangan industri, perdagangan dan tidak ketinggalan pula perkembangan penduduk di tambah dengan semangat patriotik yang kuat ternyata telah menimbulkan bentrokan-bentrokan dengan negara-negara lain, misalnya dalam masalah Korea (melibatkan Jepang harus berperang melawan China), lalu disusul dengan perang melawan Rusia. Ini berarti Jepang mulai mempraktekan politik imperealisme seperti negara-negara barat.
Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor pendorong bagi pemerintah Jepang untuk melibatkan diri dalam masalah luar negeri sebagai berikut:
1. Kepadatan penduduk
2. pengaruh ajaran Shinto yang menyatakan tentang tugas Jepang untuk mempersatukan seluruh dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Dengan kata lain dapat dikatakan Jepang sebagai Pan Asia, maka sekaligus harus pula mencapai pemimpin. Dalam hal ini Jepang tidak mau kalah dari negara-negara lain yang berprinsif sama, misalnya: Amerika sebagai pelopor Pan Amerika, Rusia sebagai pelopor Pan Slavia dan sebagainya.
Sesudah perang dunia I selesai Jepang menghadapi dua masalah besar yaitu aliran ekonomi yang menghendaki kapitalisme dan aliran militer yang menghendaki pasisme, suatu aliran yang dipimpin oleh jenderal Araki, ia menghendaki pembersihan di seluruh asia oleh militer Jepang. Langkah pertama adalah menghancurkan Manchuria, kalau kita ingat kejadian perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905 sudah meyakinkan betapa pentingnya manchuria itu jika ditilik dari sudut strategi. Jiwa ekspansi Jepang menunjukan lagi keganasannya. Seorang opsir Jepang mati di tembak di Mukdan. Dalam sejarah dikenal dengan insiden Mukdan, Jepang marah dan memberi komando kepada tentaranya menyerbu Mancuria. Pada tahun 1931 Manchuria ditaklukan oleh Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1932 Jepang mendirikan negara boneka Monteukuo.
Persoalan Manchuria tidaklah berakhir sampai disitu saja, karena tindakan Jepang didaerah itu ternyata mengakibatkan negara-negara Barat protes terutama Rusia dan China.
China mengajukkan soal itu kepada PBB. Setelah PBB mengadakan penyelidikan, ternyata Jepang lah yang salah, tindakan Jepang dikecam. Sebuah komisi PBB di bawah pimpinan Lord Lytton segera dikirim ke Manchuria guna memperlajari keadaan. Jepang merasa tidak senang selanjutnya memutuskan keluar dari PBB, sehingga dengan sikap ini Jepang dengan beban dapat melanjutkan posisinya yang abadi di Asia.
Sesudah perang Jepang-China dalam tahun 1945 nama Mantsukuo itu diubah lagi menjadi Manchuria dan selanjutnya diserahkan kembali kepada China.
Kehausan Jepang guna mendapatkan lebensraum (ruang hidup) tak dapat dipuaskan dengan menguasai Manchuria saja. Jepang menghendaki agar seluruh China digenggamnya. Maka pada bulan Juli 1937 terjadilah perang melawan China (1937-1945).
Perang Jepang-China itu diawali dengan terjadinya insiden jembatan Marco polo (15 KM di sebelah barat peking). Tentara Jepang telah terdidik baik dan bersenjatakan lengakap memperoleh kemenangan yang gemilang.
Sebelum perang Jepang-China yang kedua ini selesai, Jepang telah membentuk van anti comintern. Pada tahun 1936 Jepang mengadakan perjanjian dengan Jerman, suatu perjanjian yang tidak mempunyai kewajiban-kewajiban militer. Pada bulan november 1937 Italia masuk dalam pak ini, yang kemudian disusul lagi oleh Hongaria, Mansukuo dan Spanyol.
Akhir dari lingkaran persemakmuran Asia Timur Raya bentukan Jepang. Pada akhirnya fakta persemakmuran asia timur raya bentukan Jepang mengalami kebangkrutan setelah Amerika Serikat dan sekutunya menyerang basis-basis kekuatan Jepang di Korea, China dan wilayah Asia Tenggara. Puncaknya pada tanggal 7 agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hirosima dan hari berikutnya di Nagasaki. Riwayat imperialisme di asia benar-benar hancur lebur akibat politik ekspansionismenya sendiri. Dengan demikian riwayat kekuasaan absolut Jepang hancur dengan memakan korban tak sedikit, baik dari pihak sendiri maupun bangsa-bangsa Asia lainnya.
5. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Politik Ekspansionisme dan Imperialisme Tahun 1868-1945
a. Jepang Menjadi Negara Besar dalam Politik Internasional
b. Perang Cina-Jepang (1894-1895)
Sejak kekuasaan Shogun Tokugawa telah dapat ditubangkan, maka sebagai kaisar baru yaitu kaisar Meiji mulai merintis jalan ke arhah pembentukan negara Jepang yang baru dan modern. Kaisar menginginkan segera Jepang menjadi negara besar tingkat atas dunia. Ini hanya mungkin bila Jepangdapat menguasai sumber-sumber tertentu, dapat memiliki daerah-daerah yang berdekatan. Yang pertama-tama diarahkan ke Korea yang melibatkan Jepang ke dalam perang melawan Cina (1894-1895).
Lama sebelum perang berlangsung, Korea adalah negara Vasal dari Cina. Pada prinsipnya Cina juga mempertahankan Korea, bilamana perlu Cina juga tak akan segan-segan melakukan perang.
Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai sebab-sebab dari perang Cina-Jepang ini baik sbab pada umumnya maupun sebab-sebab khususnya.
1. Sebab umum.
a. Korea merupakan jalan yang tebaik (batu lonctan) untuk memasuki negara Cina serta daratan Asia lainnya. Cina harus dikalahkan, sebab Cina telah merampas kemerdekaan Korea, menutup Korea bagi Jepang.
b. Korea akan dijadikan sebagai tempat memindahkan sebgian penduduk Jepang yang sudah padat
c. Korea dianggap perlu bagi kepentingan industri dan perdagangan. Jepang yang telah mengalami perkembangan pesat.
2. Sebab Khusus
Waktu Korea terjadi suatu pemberontakan Tongbak, maka pemerintah Korea meminta bantuan pada Cina negara yang dipertuan agar mengirimkan pasukannya ke Korea, pemberontakan Tongbak adalah pemberontakan antara golongan konservatif dengan golongan progresif. Golongan konserfatif disebut kaum Tongbak. Kaum Tongbak minta bantuan pada tuannya, yaitu Cina, golongan progresif dibantu oleh Jepang.
Dengan alasan tersebut, maka keduanya mengirimkan pasukan mereka ke Korea sesuai dengan artikel ketiga dari LI-Ito Convension (1885). Berkat bantuan itu maka pemberontakan Tongbak dapat dipadamkan. Tetapi ternyata kedua pihak tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea setelah perang selesai. Tentu saja Korea kedua pihak mempertahankan alasan mereka masing-masing. Hubungan keduanya menjadi semakin tegang. Jepang tidak mau lagi mengakui perjanjian tahun 1885 dan bersikap keras tetap menempatkan pasukannya di Korea.
Dengan demikian persengketaan antara Jepang-Cina semakin besar. Cina minta bantuan kepada Inggris, bantuan mana dikirim ke Korea pada tahun 1894. kapal-kapal perang Jepang mulai beraksi melawan kapal-kapal Inggris. Kapal perang Jepang banyak yang dibakar oleh kapal perang gabungan Cina dan Inggris. Hal ini pastilah menimbulkan amarah bagi Jepang. Pada tanggal 1 Agustus 1894 perang antara Cina Jepang diumumkan secara resmi.
Perang diakhiri dengan perjanjian damai pada tanggal 17 April 1895, kita kenal sebagai perdamaian “shimonoseki”. Dalam perang ini Cina berada dipihak yang kalah. Di dalam perjanjian ini Amerikalah yang menjadi pendamai/perantara bagi kedua belah pihak. Cina dinasehati oleh John W. Poster, seorang sekrtaris negara pada Harisson Administration and Legal Adviser di Washington. Sdang Jepang tersebut oleh Henry W. Denison, seorang veteran untuk kementrian luar negri. Isi perjanjian perdamaian “shimonoseki” adalah sebagai berikut:
1. Cina mengakui kemerdekaan dan otonomi Korea.
2. Cina harus menyerahkan sebagian dari Manchuria kepada Jepang.
3. Cina harus menyerahkan kepada Jepang kepulauan Pescandores.
4. Cina harus membayar ganti kerugian perang sebesar 200.000.000 taol.
5. Weihawei akan diduduki oleh Jepang selama Cina belum dapat membayar ganti kerugian perang.
6. Empat buah kota yaitu Shosi, Chungking, Sochow, Hangchow dibuka untuk bangsa asing.
7. Liaotung harus diserahkan kepada Jepang.
6. Politik Persemakmuran Asia Timur Raya
6. Akhir Dan Cita-Cita Persemakmuran Asia Timur-Raya
a. Latar Belakang Pembentukan Politik Persemakmuran Asia Timur-Raya
Pembentukan persemakmuran Asia Timur Raya oleh Jepang disebabkan banyak hal. Fakta pertahanan Jepang sebelum tahun 1933 dimotori oleh kemunculan para pengusaha muda Jepang yang sebelumnya adalah anak-anak dari golongan Samurai. Masa perang dunia I memberi dorongan istimewa kepada perkembangan perdagangan dan industri Jepang. Kaum kapitalis bertambah besar dalam politik. Di samping itu kemenangan bangsa barat yakni Inggris, Prancis dan Amerika dalam perang dunia I juga mempunyai pengarauh yang besar terhadap politik di Jepang. Kemengan itu menimbulkan kesan bahwa demokrasi melahirkan negara-negara kuat oleh karena itu demokrasi lebih unggul dari otokrasi. Demikian menariknya pemikiran-pemikiran demokrasi itu sehingga timbul perbandingan kekuatan-kekuatan baru dalam diet (parlemen).
Keanggotaan diet didominasi oleh partai politik yang dipengaruhi oleh para Zaibatsu, seperti Mitsui dan Mitsubishi. Pasca kepemimpinan kabinet Tanaka (1927-1929) menjalankan politik damai dalam menguasai perdagangan global. Pandangan ini diwakili oleh oleh golongan Mitsubishi, sedangkan golongan Mitsui lebih condong kepada politik agresif yang berusaha menaklukan daerah jajahan. Salah satunya adalah wilayah Manchuria dan semenanjung Korea. Sebelum kematiannya Barontanakan meninggalkan dokumen yang disebut Tanaka memorial. Dokumen itu bersisi bahwa bangsa Jepang di anggap mempunyai tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa di asia timur. Dengan demikian akan disusun lingkaran persemakmuran bersama di asia timur di bawah pimpinan Jepang yang berideologikan Hakko Ichiu. Meskipun diragukan keaslian dokumen itu sebagai hasil pemikiran Tanaka, namun mencerminkan jalan yang akan ditempuh oleh golongan militer dalam ekspansi kedaratan asia.
Pembunuhan di Manchuria pada tanggal 18 Agustus 1931 terhadap perwira Jepang bernama Nakamura yang sebetulnya seorang mata-mata dijadikan sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Jepang untuk melaksanakan rencananya. Pada tanggal 19 September 1931 pasukan Quwantung di asia Manchuria selatan menduduki kota Mukdan. Dan tempat-tempat strategis lainnya.
Kegoncangan politik dalam negeri Jepang akibat pembunuhan akibat para politisikian memperkuat semangat ekspansionisme ke daratan ke eropa. Perdana menteri Hamaguci mati di tembak di Tokyo pada tanggal 14 September 1930. suatu klik perwira tentara Jepang atau Kuwantung atau berkeyakinan bahwa Jepang akan dapat diselamatkan dengan mengadakan ekspansi kedaratan asia dan pembersihan di rumah sendiri. (Dasuki, 1964:45).
Dimuka telahdijelaskan bahwa Rusia ikut mengadakan intervensi terhadap masalah persengketaan antar Jepang-Cina tentang daerah Kora.
Sebagai balasan atas jasanya, maka pada tahun 1895, Rusia mendapat hak-hak istimewa dari Cina, yaitu diperbolehkan membangun jalan kereta api Trans-Siberia dan untuk menghubungkan kereta api dari Eropa lewat Manohuria ke Landiwostok. Dengan demikian, Taar mendapat kekuasaan yang tetap atas Manchuria yang diakui sebagai daerah Cina. Rusia menjamin bahwa Cina akan dapat memperoleh hutang dari Paris guna melunasi ganti rugi perang kepada Jepang.ini berarti bahwa Cina dipaksa berhutang budi pad Rusia.
Orang-orang Rusia terus bergerak di Korea untuk merintangi gerakan-gerakan Jepang. Pada seperempat abad yang terakhir dari abad 19, bangsa-bangsa Barat memasuki zaman kolonialisme. Tetapi sebaliknya karena kekalahannya melawan Jepang, telah kehilangan martabatnya di mata dunia internasional. Negar-negara Eropa cepat-cepat mengambil keuntungan daripadanya. Pada tahun 1897 Jerman mengambil keuntungan dari terbunuhnya beberapa orang misionaris oleh suatu gerombolan Cina dengan tuntutan ganti rugi, berupa penyewaan daerah pelabuhan Kiaochow di propinsi Shantung selama 99 tahun. Jerman mendapatkan hak-hak istimewa di daerah pengaruhnya.
Tak lama kemudian, sabagai pengganti kerugian, Rusia memperoleh daerah Port Arthur dan Daireu di semenanjung Liaotung atas jasa-jasanya menghalang-halangi orang Jepang tiga tahun sebelumnya. Dari tempat-tempat itu dibuat hubungan kereta api dengan Trans-Siberia. Dengan demikian maka terpenuhilah keinginan Rusia untuk menguasai pelabuhan bebas es dan untuk menguasai seluruh Manchuria dan Cina Utara. Rusia dapat memblokir perdagangan Jepang dengan cara dan menutup pelabuhan-pelabuhan di Manchuria bagi pemasaran hasil-hasil industri diluar Rusia.
Inggris tak ketinggalan juga memperoleh Wei-hai-wei, yaitu suatu pelabuhan yang merupakan jalan masuk dari Shantung ke Peking, termasuk didalamnya adalah Idbah Yangtse. Demikian juga Perancis mendapat bagian di daerah Cina Selatan. Maka jelaslah bahwa sejak Cina dapat dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1895, sebagian besar negara Cina habis terpecah-pecah dibawah pengaruh bangsa-bangsa Barat dengan segala hak ekstra teritorialnya. Bangsa-bangsa Barat itu tidak hanya merugikan negara Cina, tetapi juga merupakan saingan yang kuat bagi Jepang.
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA GURU
Manajemen Pendidikan di “Era Reformasi Pemerintah Daerah” yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dipraktikkan perlu diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang sudah berhasil mengangkat kondisi pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan di beberapa negara maju seperti Australia dan Amerika tentunya harus ditangkap menjadi satu peluang untuk menyajikan pendidikan yang berkualitas dalam pembentukan SDM. Manajemen pendidikan harus mampu menerjemahkan perubahan itu ke dalam kebijakan-kebijakan strategis bagi lembaganya.
Perubahan paradigma pendidikan yang bersifat sentralistik berubah menjadi sistem pendidikan yang bersifat desentralistik. Otonomi sekolah yang diperluas kian intensif direalisasikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan Pendidikan Nasional bersifat terbatas (limited policy), tidak lagi melakukan intervensi absolut dalam menentukan arah kebijakan sekolah yang bersifat teknis dan pragmatis. Kecenderungan perubahan paradigma pendidikan dilembagakan dalam suatu konsep otonomi pendidikan sebagai implementasi semangat menjalankan sistem reformasi pasca kejatuhan Orde Baru. Perubahan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mereformasi sistem pendidikan nasional guna meningkatkan kualitas output pendidikan yang mampu berkompetisi dengan negara lain.
Kegagalan pemerintah pusat sebagai stakeholder utama dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia yang mampu menghasilkan kelulusan yang dapat berkompetisi di era globalisasi, membutuhkan suatu terobosan yang inovatif dalam mengatasi persoalan demikian. Kebutuhan akan hal itu kian mendesak, seiring dengan perubahan konstelasi politik dari zaman Orde Baru ke zaman Orde Reformasi. Perubahan politik tidak hanya berdampak pada tatanan ketatanegaraan, namun juga berimplikasi kepada perubahan paradigma di bidang sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Bagi yang terakhir ini, diimplementasikan dalam wujud otonomi pendidikan.
Orde reformasi mengusung paradigma besar (grand design) berupa otonomi daerah dengan wujud desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Demikian juga dengan sistem pendidikan nasional, semangat otonomi dan desentralisasi dimujudkan dalam sistem kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). MBS merupakan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu inovasi dalam sistem pengelolaan sekolah yang diadopsi dari konsep “School Based Management”. Dalam konsep MBS, sekolah memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah (Calwell and Spinks, 1988; Department of Education of Quensland, 1990; Mohrman and Wohlstetter, 1994).
Perubahan paradigma pendidikan nasional merupakan salah satu langkah meningkatkan kualitas kelulusan pendidikan siswa, yang tidak hanya mampu bersaing pada level nasional tetapi juga internasional. Begitu juga upaya pemerintah menerapkan kurikulum terbaru KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 adalah usaha mengejar ketertinggalan index human development (IHD) yang masih tergolong rendah.
Salah satu kegagalan meningkatkan kualitas kelulusan pendidikan di Indonesia adalah tingkat profesionalitas guru yang rendah. Faktor tersebut tidak hanya sebatas persoalan klasik menyangkut rendahnya gaji guru dan kualitas akademis guru, tetapi juga permasalahan kedisiplinan yang rendah. Konsep menghargai waktu, profesi, atasan, teman kerja, siswa, dan lingkungan masih tergolong rendah. Dengan demikian disiplin kerja juga menjadi rendah. Parameter kedisiplinan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah tingkat kehadiran di kelas yang minim, terlambat mengajar, kurang menguasai materi bahan ajar, ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dengan kurikulum terbaru (KTSP edisi 2006: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), melakukan tindakan preventif dalam menangani siswa bermasalah kurang, dan sebagainya.
Semua itu dapat dieliminasi sedemikian rupa dalam perspektif penulis apabila kepala sekolah dapat memainkan peran kepemimpinan yang sangat fleksibel di era otonomi sekolah untuk menciptakan iklim kerja yang mampu menginduksi semangat guru dalam mengajar, agar terbentuk kedisiplinan guru di level sekolah.
Tingkat disiplin yang rendah berdampak pada produktivitas mengajar guru yang rendah. Menurut Veithzal Riva’i (2005:442), kedisiplinan berkaitan dengan waktu dan tempat. Jika dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. Demikian pula dengan ketepatan tempat, jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka disiplin kerja telah merasuk ke dalam jiwa guru. Penghargaan terhadap waktu sudah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur’an surat Al-“Ashr, ayat 1-2 sebagai
•
(1). Demi masa.
(2). Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
Interpretasi terhadap ayat di atas adalah bentuk pengafirmasian manusia untuk menghargai waktu. Apabila manusia tidak menghargai waktu sebagai anugera Allah, maka konsekuensi logis bagi manusia adalah kerugian yang nyata. Kerugian tersebut dimanifestasikan dalam perwujudan hidup yang merugi, tidak mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai lebih (added values) di mata manusia maupun di mata Tuhan, kualitas personal yang rendah karena kekurangan refleksi terhadap historisitas manusia, perubahan, keberhasilan dan persoalan fundamental lainnya. Sebagai indikator perubahan maupun keberhasilan itu ia tidak dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan mudah baik secara lahiriah maupun batiniah.
Kedisiplinan yang terbentuk dari iklim kerja kondusif adalah kedisiplinan rasional, bukan karena paksaan, atau ada monitoring dari kepala sekolah atau dewan pengawas pendidikan. Seandainya indikator kedisiplinan bersumber pada reward and punishment (ganjaran dan hukuman), barangkali itu sangat manusiawi, namun bukan instrumen utama pembentukan kedisiplinan kerja. Karakter disiplin kerja dibentuk dari kesadaran personal guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya kepada kepala sekolah, melainkan kepada siswa, orang tua/wali siswa, komite sekola, masyarakat, pemerintah, bahkan bertanggung jawab kepada Tuhan.
Upaya mengatasi rendahnya kualitas pendidikan dijalankan dalam perspektif mikrokosmik. Artinya, pada praksis pendidikan telah terjadi persoalan mendasar yang berkaitan dengan penyebab dari rendahnya kedisiplinan guru. Kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, seperti pemberian insentif, memberlakukan kebijakan sertifikasi guru/dosen, dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2005, adalah upaya meningkatkan kualitas mengajar guru yang berdampak positif pada peningkatan SDM manusia Indonesia.
Pergeseran paradigma pendidikan dalam sistem MBS sebagai bentuk antitesis kebijakan sentralistik berimplikasi kepada perubahan peran kepala sekolah dalam suatu institusi pendidikan. Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan (empowerment) berarti peningkatan kemampuan secara fungsional, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan; dan (4) pengawasan.
Hal itu dipertegas dengan pandangan tentang faktor-faktor penting yang dapat mendukung implementasi MBS agar berjalan efektif, di antaranya: (1) praktik kepemimpinan demokratis dan pengambilan keputusan teknis yang partisipatif di sekolah; (2) pemberdayaan fasilitas pendidikan yang efektif dalam mendukung program pembelajaran; (3) pengembangan kinerja profesional dan budaya kerja “teamwork” antara pimpinan sekolah dan guru; (4) partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi dan intensif. (Sa’ud, 2005; Sapa’at, 2007)
Mengapa praktik kepemimpinan kepala sekolah harus demokratis dan pengambilan keputusan teknis harus bersifat partisipatif? Participatif decision making process membuka ruang yang sangat terbuka bagi seluruh stakeholders sekolah untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen sekolah. Harapannya semua pihak yang terlibat (kepsek, guru, komite sekolah, orang tua siswa) menjadi merasa memiliki dengan program sekolah dan mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program-program sekolah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing secara profesional.
Dalam era desentralisasi, kepala sekolah tidak layak lagi untuk takut mengambil inisiatif dalam memimpin sekolahnya. Pengalaman kepemimpinan yang bersifat top down seharusnya segera ditinggalkan. Pengalaman kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat instruktif dan top down memang telah lama dipraktikkan di sebagian besar sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai level atas, ketika era sentralistik masih berlangsung.
Dengan adanya desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) peran kepala sekolah mulai berubah. Apalagi komite sekolah mulai berperan penting dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen.
Pembaharuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) dan komite sekolah yang diperkenalkan sebagai bagian dari desentralisasi memberikan kepada kepala sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan dengan lebih mantap berbagai fungsi dari kedua peran tersebut.
Kepala sekolah yang memiliki sisi demokratis dalam mengambil kebijakan strategis adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam system otonomi sekolah—dalam perspektif Suyanto (2005) disebut dengan model kepemimpinan partisipatif-transformasional. Kepemimpinan partisipatif-transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar-mengajar di sekolahnya, dan dengan demikian sangat senang jika guru melaksanakan classroom action research. Sebab, dengan penelitian kelas itu sebenarnya guru akan mampu menutup gap antara wacana konseptual dan realitas dunia praktik profesional. Akibat positifnya ialah dapat ditemukannya solusi bagi persoalan keseharian yang dihadapi guru dalam proses belajar-mengajar di kelas. Jika hal ini terjadi, berarti guru akan mampu memecahkan sendiri persoalan yang muncul dari praktik profesionalnya, dan oleh karena itu mereka dapat selalu meningkatkannya secara berkelanjutan.
Gaya kepemimpinan kepala sekolah, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin suatu lembaga sekolah. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu seperti fungsi kepala sekolah sebagai edukator, motivator, administrator, manajer, innovator, supervisor, dan leader. Fungsi kepala sekolah tersebut kemudian dimanifestasikan dalam suatu bentuk kepemimpinan konteksual, yang bersifat fleksibel, aspiratif, demokratis, partisipatif, edukatif, dan menjadi pelopor. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1995). Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.
Andrias Harefa (2006) menyatakan bahwa berbicara tentang diskursus pemimpin dan kepemimpinan, maka wacana tersebut berurusan dengan soal efektivitas, mengurus people, memberdayakan dan memerdekakan potensi orang. Berbicara masalah efektivitas, maka konsep itu sedang terfokus pada langkah-langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah dalam upaya pencapaian prestasi dan peningkatan kinerja bawahannya yang mampu memuaskan stakeholders pendidikan. Mengingat bawahannya adalah people yang relatif memiliki sifat-sifat manusiawi, maka kepala sekolah harus mampu memotivasi dengan baik karena memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Oleh karenanya, penggunaan komunikasi yang efektif terhadap bawahan sangat signifikan dalam usaha persuasi terhadap guru, karyawan, dan siswa.
Kepemimpinan kepala sekolah harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan guru yang hanya mengandalkan kekuasaan (power relationship), dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Ia juga harus menghindarkan diri dari one man show, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama kesejawatan; menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua guru percaya diri. Kepala sekolah juga harus menghindarkan diri dari wacana retorika, sebaliknya perlu membuktikan memiliki kemampuan kerja profesional; serta menghindarkan diri agar tidak menyebabkan pekerjaan guru menjadi membosankan.
Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat partisipatif-transformasional-demokratis berdampak kepada pembentukan iklim kerja yang kondusif. Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard 1999) adalah suatu keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi misalnya, tindakan kepala sekolah dalam menangani masalah rendahnya disiplin guru dalam mengajar pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan situasi merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan. Relasi yang bersifat tringual antara gaya kepemimpinan-situasi-bawahan merupakan unsur manajerial yang paling dominan dalam mekanisme hubungan organisasional.
Iklim kerja di sekolah menurut sirkulasi relasional di atas dideterminasi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Teori kepemimpinan dengan sudut pandang "Personal-Situasional" berpendapat tidak hanya pada masalah situasi yang ada, tetapi juga dilihat interaksi antar individu maupun antar pimpinan dengan kelompoknya. Teori kepemimpinan yang dikembangkan mengikuti deskripsi situasional dalam mengembangkan iklim lingkungan sekolah yang kondusif, adalah Teori Interaksi Harapan (Kurnia El-Qorni, 2003). Teori ini mengembangkan tentang peran kepemimpinan dengan menggunakan tiga variabel dasar yaitu; tindakan, interaksi, dan sentimen. Asumsinya, bahwa peningkatan frekuensi interaksi dan partisipasi sangat berkaitan dengan peningkatan sentimen atau perasaan senang dan kejelasan dari norma kelompok. Semakin tinggi kedudukan individu dalam kelompok, maka aktivitasnya semakin sesuai dengan norma kelompok, interaksinya semakin meluas, dan banyak anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi. Berarti, ikatan emosional yang berkembang antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan para siswa dapat dibentuk melalui peningkatan sentimen institusi sekolah.
Pada tahun 1957 Stogdill mengembangkan Teori Harapan-Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan. Kemudian dikemukakan, inti kepemimpinan dapat dilihat dari usaha anggota untuk merubah motivasi anggota lain agar perilakunya ikut berubah. Motivasi dirubah dengan melalui perubahan harapan tentang hadiah dan hukuman. Perubahan tingkahlaku anggota kelompok yang terjadi, dimaksudkan untuk mendapatkan hadiah atas kinerjanya. Dengan demikian, nilai seorang pemimpin atau manajer tergantung dari kemampuannya menciptakan harapan akan pujian atau hadiah.
Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara tertentu yang bernilai positif dalam mencapai tujuan dengan tingkahlaku yang diharapkan dan meningkatkan penghargaan bawahan akan pekerjaan yang mengarah pada tujuan. Pada tahun yang sama Fiedler mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Efektif. Dikemukakan, efektivitas pola tingkahlaku pemimpin tergantung dari hasil yang ditentukan oleh situasi tertentu. Pemimpin yang memiliki orientasi kerja cenderung lebih efektif dalam berbagai situasi. Semakin sosiabel interaksi kesesuaian pemimpin, tingkat efektivitas kepemimpinan makin tinggi.
Pembentukan nilai kebersamaan dan perasaan memiliki (sense of belonging) guru-guru ditentukan oleh iklim kerja yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Perasaan emosional yang kuat dapat memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif yang memungkinkan seorang guru menjalankan profesi keguruannya secara profesional. Dengan cara demikian, antar pimpinan dan guru terjadi kesamaan persepsi sehingga mereka dapat mengoptimalkan usaha ke arah tujuan yang ingin dicapai sekolah. Melalui cara ini, diharapkan akan tumbuh kepercayaan, kebanggan, komitmen, rasa hormat, dan loyalitas kepada kepala sekolah sehingga mereka mampu mengoptimalkan usaha dan kinerja mereka lebih baik dari biasanya. Ringkasnya, gaya kepemimpinan transformasional – partisipatif - demokratis berupaya melakukan transforming of visionary menjadi visi bersama sehingga mereka (bawahan plus pemimpin) bekerja untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Dengan kata lain, proses transformasional dapat terlihat melalui sejumlah perilaku kepemimpinan seperti ; attributed charisma, idealized influence, inspirational motivation, intelectual stimulation, dan individualized consideration.(Kurnia El-Qorni, 2003).
Instrumen di atas berupa komitmen, loyalitas, kesamaan persepsi tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai, melalui pendekatan persuasif yang menjadi syarat mutlak (pre-requisite) terbentuknya iklim kerja yang kondusif, yang mampu meningkatkan kehadiran guru dalam mengajar, mengoptimalisasikan potensi guru dalam menjalankan kewajiban tanpa menegasikan hak yang menjadi bagian dari unsur kedisiplinan kinerja di lembaga sekolah.
Perubahan paradigma pendidikan yang bersifat sentralistik berubah menjadi sistem pendidikan yang bersifat desentralistik. Otonomi sekolah yang diperluas kian intensif direalisasikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan Pendidikan Nasional bersifat terbatas (limited policy), tidak lagi melakukan intervensi absolut dalam menentukan arah kebijakan sekolah yang bersifat teknis dan pragmatis. Kecenderungan perubahan paradigma pendidikan dilembagakan dalam suatu konsep otonomi pendidikan sebagai implementasi semangat menjalankan sistem reformasi pasca kejatuhan Orde Baru. Perubahan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mereformasi sistem pendidikan nasional guna meningkatkan kualitas output pendidikan yang mampu berkompetisi dengan negara lain.
Kegagalan pemerintah pusat sebagai stakeholder utama dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia yang mampu menghasilkan kelulusan yang dapat berkompetisi di era globalisasi, membutuhkan suatu terobosan yang inovatif dalam mengatasi persoalan demikian. Kebutuhan akan hal itu kian mendesak, seiring dengan perubahan konstelasi politik dari zaman Orde Baru ke zaman Orde Reformasi. Perubahan politik tidak hanya berdampak pada tatanan ketatanegaraan, namun juga berimplikasi kepada perubahan paradigma di bidang sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Bagi yang terakhir ini, diimplementasikan dalam wujud otonomi pendidikan.
Orde reformasi mengusung paradigma besar (grand design) berupa otonomi daerah dengan wujud desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Demikian juga dengan sistem pendidikan nasional, semangat otonomi dan desentralisasi dimujudkan dalam sistem kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). MBS merupakan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu inovasi dalam sistem pengelolaan sekolah yang diadopsi dari konsep “School Based Management”. Dalam konsep MBS, sekolah memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah (Calwell and Spinks, 1988; Department of Education of Quensland, 1990; Mohrman and Wohlstetter, 1994).
Perubahan paradigma pendidikan nasional merupakan salah satu langkah meningkatkan kualitas kelulusan pendidikan siswa, yang tidak hanya mampu bersaing pada level nasional tetapi juga internasional. Begitu juga upaya pemerintah menerapkan kurikulum terbaru KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 adalah usaha mengejar ketertinggalan index human development (IHD) yang masih tergolong rendah.
Salah satu kegagalan meningkatkan kualitas kelulusan pendidikan di Indonesia adalah tingkat profesionalitas guru yang rendah. Faktor tersebut tidak hanya sebatas persoalan klasik menyangkut rendahnya gaji guru dan kualitas akademis guru, tetapi juga permasalahan kedisiplinan yang rendah. Konsep menghargai waktu, profesi, atasan, teman kerja, siswa, dan lingkungan masih tergolong rendah. Dengan demikian disiplin kerja juga menjadi rendah. Parameter kedisiplinan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah tingkat kehadiran di kelas yang minim, terlambat mengajar, kurang menguasai materi bahan ajar, ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dengan kurikulum terbaru (KTSP edisi 2006: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), melakukan tindakan preventif dalam menangani siswa bermasalah kurang, dan sebagainya.
Semua itu dapat dieliminasi sedemikian rupa dalam perspektif penulis apabila kepala sekolah dapat memainkan peran kepemimpinan yang sangat fleksibel di era otonomi sekolah untuk menciptakan iklim kerja yang mampu menginduksi semangat guru dalam mengajar, agar terbentuk kedisiplinan guru di level sekolah.
Tingkat disiplin yang rendah berdampak pada produktivitas mengajar guru yang rendah. Menurut Veithzal Riva’i (2005:442), kedisiplinan berkaitan dengan waktu dan tempat. Jika dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. Demikian pula dengan ketepatan tempat, jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka disiplin kerja telah merasuk ke dalam jiwa guru. Penghargaan terhadap waktu sudah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur’an surat Al-“Ashr, ayat 1-2 sebagai
•
(1). Demi masa.
(2). Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
Interpretasi terhadap ayat di atas adalah bentuk pengafirmasian manusia untuk menghargai waktu. Apabila manusia tidak menghargai waktu sebagai anugera Allah, maka konsekuensi logis bagi manusia adalah kerugian yang nyata. Kerugian tersebut dimanifestasikan dalam perwujudan hidup yang merugi, tidak mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai lebih (added values) di mata manusia maupun di mata Tuhan, kualitas personal yang rendah karena kekurangan refleksi terhadap historisitas manusia, perubahan, keberhasilan dan persoalan fundamental lainnya. Sebagai indikator perubahan maupun keberhasilan itu ia tidak dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan mudah baik secara lahiriah maupun batiniah.
Kedisiplinan yang terbentuk dari iklim kerja kondusif adalah kedisiplinan rasional, bukan karena paksaan, atau ada monitoring dari kepala sekolah atau dewan pengawas pendidikan. Seandainya indikator kedisiplinan bersumber pada reward and punishment (ganjaran dan hukuman), barangkali itu sangat manusiawi, namun bukan instrumen utama pembentukan kedisiplinan kerja. Karakter disiplin kerja dibentuk dari kesadaran personal guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya kepada kepala sekolah, melainkan kepada siswa, orang tua/wali siswa, komite sekola, masyarakat, pemerintah, bahkan bertanggung jawab kepada Tuhan.
Upaya mengatasi rendahnya kualitas pendidikan dijalankan dalam perspektif mikrokosmik. Artinya, pada praksis pendidikan telah terjadi persoalan mendasar yang berkaitan dengan penyebab dari rendahnya kedisiplinan guru. Kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, seperti pemberian insentif, memberlakukan kebijakan sertifikasi guru/dosen, dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2005, adalah upaya meningkatkan kualitas mengajar guru yang berdampak positif pada peningkatan SDM manusia Indonesia.
Pergeseran paradigma pendidikan dalam sistem MBS sebagai bentuk antitesis kebijakan sentralistik berimplikasi kepada perubahan peran kepala sekolah dalam suatu institusi pendidikan. Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan (empowerment) berarti peningkatan kemampuan secara fungsional, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan; dan (4) pengawasan.
Hal itu dipertegas dengan pandangan tentang faktor-faktor penting yang dapat mendukung implementasi MBS agar berjalan efektif, di antaranya: (1) praktik kepemimpinan demokratis dan pengambilan keputusan teknis yang partisipatif di sekolah; (2) pemberdayaan fasilitas pendidikan yang efektif dalam mendukung program pembelajaran; (3) pengembangan kinerja profesional dan budaya kerja “teamwork” antara pimpinan sekolah dan guru; (4) partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi dan intensif. (Sa’ud, 2005; Sapa’at, 2007)
Mengapa praktik kepemimpinan kepala sekolah harus demokratis dan pengambilan keputusan teknis harus bersifat partisipatif? Participatif decision making process membuka ruang yang sangat terbuka bagi seluruh stakeholders sekolah untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen sekolah. Harapannya semua pihak yang terlibat (kepsek, guru, komite sekolah, orang tua siswa) menjadi merasa memiliki dengan program sekolah dan mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program-program sekolah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing secara profesional.
Dalam era desentralisasi, kepala sekolah tidak layak lagi untuk takut mengambil inisiatif dalam memimpin sekolahnya. Pengalaman kepemimpinan yang bersifat top down seharusnya segera ditinggalkan. Pengalaman kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat instruktif dan top down memang telah lama dipraktikkan di sebagian besar sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai level atas, ketika era sentralistik masih berlangsung.
Dengan adanya desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) peran kepala sekolah mulai berubah. Apalagi komite sekolah mulai berperan penting dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen.
Pembaharuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) dan komite sekolah yang diperkenalkan sebagai bagian dari desentralisasi memberikan kepada kepala sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan dengan lebih mantap berbagai fungsi dari kedua peran tersebut.
Kepala sekolah yang memiliki sisi demokratis dalam mengambil kebijakan strategis adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam system otonomi sekolah—dalam perspektif Suyanto (2005) disebut dengan model kepemimpinan partisipatif-transformasional. Kepemimpinan partisipatif-transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar-mengajar di sekolahnya, dan dengan demikian sangat senang jika guru melaksanakan classroom action research. Sebab, dengan penelitian kelas itu sebenarnya guru akan mampu menutup gap antara wacana konseptual dan realitas dunia praktik profesional. Akibat positifnya ialah dapat ditemukannya solusi bagi persoalan keseharian yang dihadapi guru dalam proses belajar-mengajar di kelas. Jika hal ini terjadi, berarti guru akan mampu memecahkan sendiri persoalan yang muncul dari praktik profesionalnya, dan oleh karena itu mereka dapat selalu meningkatkannya secara berkelanjutan.
Gaya kepemimpinan kepala sekolah, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin suatu lembaga sekolah. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu seperti fungsi kepala sekolah sebagai edukator, motivator, administrator, manajer, innovator, supervisor, dan leader. Fungsi kepala sekolah tersebut kemudian dimanifestasikan dalam suatu bentuk kepemimpinan konteksual, yang bersifat fleksibel, aspiratif, demokratis, partisipatif, edukatif, dan menjadi pelopor. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1995). Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.
Andrias Harefa (2006) menyatakan bahwa berbicara tentang diskursus pemimpin dan kepemimpinan, maka wacana tersebut berurusan dengan soal efektivitas, mengurus people, memberdayakan dan memerdekakan potensi orang. Berbicara masalah efektivitas, maka konsep itu sedang terfokus pada langkah-langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah dalam upaya pencapaian prestasi dan peningkatan kinerja bawahannya yang mampu memuaskan stakeholders pendidikan. Mengingat bawahannya adalah people yang relatif memiliki sifat-sifat manusiawi, maka kepala sekolah harus mampu memotivasi dengan baik karena memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Oleh karenanya, penggunaan komunikasi yang efektif terhadap bawahan sangat signifikan dalam usaha persuasi terhadap guru, karyawan, dan siswa.
Kepemimpinan kepala sekolah harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan guru yang hanya mengandalkan kekuasaan (power relationship), dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Ia juga harus menghindarkan diri dari one man show, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama kesejawatan; menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua guru percaya diri. Kepala sekolah juga harus menghindarkan diri dari wacana retorika, sebaliknya perlu membuktikan memiliki kemampuan kerja profesional; serta menghindarkan diri agar tidak menyebabkan pekerjaan guru menjadi membosankan.
Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat partisipatif-transformasional-demokratis berdampak kepada pembentukan iklim kerja yang kondusif. Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard 1999) adalah suatu keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi misalnya, tindakan kepala sekolah dalam menangani masalah rendahnya disiplin guru dalam mengajar pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan situasi merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan. Relasi yang bersifat tringual antara gaya kepemimpinan-situasi-bawahan merupakan unsur manajerial yang paling dominan dalam mekanisme hubungan organisasional.
Iklim kerja di sekolah menurut sirkulasi relasional di atas dideterminasi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Teori kepemimpinan dengan sudut pandang "Personal-Situasional" berpendapat tidak hanya pada masalah situasi yang ada, tetapi juga dilihat interaksi antar individu maupun antar pimpinan dengan kelompoknya. Teori kepemimpinan yang dikembangkan mengikuti deskripsi situasional dalam mengembangkan iklim lingkungan sekolah yang kondusif, adalah Teori Interaksi Harapan (Kurnia El-Qorni, 2003). Teori ini mengembangkan tentang peran kepemimpinan dengan menggunakan tiga variabel dasar yaitu; tindakan, interaksi, dan sentimen. Asumsinya, bahwa peningkatan frekuensi interaksi dan partisipasi sangat berkaitan dengan peningkatan sentimen atau perasaan senang dan kejelasan dari norma kelompok. Semakin tinggi kedudukan individu dalam kelompok, maka aktivitasnya semakin sesuai dengan norma kelompok, interaksinya semakin meluas, dan banyak anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi. Berarti, ikatan emosional yang berkembang antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan para siswa dapat dibentuk melalui peningkatan sentimen institusi sekolah.
Pada tahun 1957 Stogdill mengembangkan Teori Harapan-Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan. Kemudian dikemukakan, inti kepemimpinan dapat dilihat dari usaha anggota untuk merubah motivasi anggota lain agar perilakunya ikut berubah. Motivasi dirubah dengan melalui perubahan harapan tentang hadiah dan hukuman. Perubahan tingkahlaku anggota kelompok yang terjadi, dimaksudkan untuk mendapatkan hadiah atas kinerjanya. Dengan demikian, nilai seorang pemimpin atau manajer tergantung dari kemampuannya menciptakan harapan akan pujian atau hadiah.
Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara tertentu yang bernilai positif dalam mencapai tujuan dengan tingkahlaku yang diharapkan dan meningkatkan penghargaan bawahan akan pekerjaan yang mengarah pada tujuan. Pada tahun yang sama Fiedler mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Efektif. Dikemukakan, efektivitas pola tingkahlaku pemimpin tergantung dari hasil yang ditentukan oleh situasi tertentu. Pemimpin yang memiliki orientasi kerja cenderung lebih efektif dalam berbagai situasi. Semakin sosiabel interaksi kesesuaian pemimpin, tingkat efektivitas kepemimpinan makin tinggi.
Pembentukan nilai kebersamaan dan perasaan memiliki (sense of belonging) guru-guru ditentukan oleh iklim kerja yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Perasaan emosional yang kuat dapat memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif yang memungkinkan seorang guru menjalankan profesi keguruannya secara profesional. Dengan cara demikian, antar pimpinan dan guru terjadi kesamaan persepsi sehingga mereka dapat mengoptimalkan usaha ke arah tujuan yang ingin dicapai sekolah. Melalui cara ini, diharapkan akan tumbuh kepercayaan, kebanggan, komitmen, rasa hormat, dan loyalitas kepada kepala sekolah sehingga mereka mampu mengoptimalkan usaha dan kinerja mereka lebih baik dari biasanya. Ringkasnya, gaya kepemimpinan transformasional – partisipatif - demokratis berupaya melakukan transforming of visionary menjadi visi bersama sehingga mereka (bawahan plus pemimpin) bekerja untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Dengan kata lain, proses transformasional dapat terlihat melalui sejumlah perilaku kepemimpinan seperti ; attributed charisma, idealized influence, inspirational motivation, intelectual stimulation, dan individualized consideration.(Kurnia El-Qorni, 2003).
Instrumen di atas berupa komitmen, loyalitas, kesamaan persepsi tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai, melalui pendekatan persuasif yang menjadi syarat mutlak (pre-requisite) terbentuknya iklim kerja yang kondusif, yang mampu meningkatkan kehadiran guru dalam mengajar, mengoptimalisasikan potensi guru dalam menjalankan kewajiban tanpa menegasikan hak yang menjadi bagian dari unsur kedisiplinan kinerja di lembaga sekolah.
Nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
MENTERI INDONESIA BERSATU JILID II
1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
10. Menteri ESDM: Darwin Saleh
11. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
13. Menteri Pertanian : Suswono
14. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
14. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
15. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
17. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
18. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
19. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
20. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
21. Menteri Agama : Suryadharma Ali
22. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
23. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring
24. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
25. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
26. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
27. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
29. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
31. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
32. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
33. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa
PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
10. Menteri ESDM: Darwin Saleh
11. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
13. Menteri Pertanian : Suswono
14. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
14. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
15. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
17. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
18. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
19. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
20. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
21. Menteri Agama : Suryadharma Ali
22. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
23. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring
24. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
25. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
26. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
27. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
29. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
31. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
32. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
33. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa
PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
Rabu, 11 November 2009
CINTA SEJATI
Cinta adalah khayalan
Tanpa terasa datang menghujam
Nalar dan logika tergerus olehnya
Tanpa pernah manusia menolak cinta
Cinta berupa sebutir harapan
Membawa kedamaian juga malapetaka
Melabrak kemapanan dan menentang status quo
Ia harapan yang terbawa dalam mimpi
Biarlah...........cinta mencengkeram jiwa raga
Terus merana......meronta....menerjang
Tubuh menggigil tak kuasa menahan gejolak cinta
Terasa ingin merenggut hasrat dan gelora
Cinta membutakan mata hati
Secercah harapan datang berupa kebahagiaan.
Tanpa terasa datang menghujam
Nalar dan logika tergerus olehnya
Tanpa pernah manusia menolak cinta
Cinta berupa sebutir harapan
Membawa kedamaian juga malapetaka
Melabrak kemapanan dan menentang status quo
Ia harapan yang terbawa dalam mimpi
Biarlah...........cinta mencengkeram jiwa raga
Terus merana......meronta....menerjang
Tubuh menggigil tak kuasa menahan gejolak cinta
Terasa ingin merenggut hasrat dan gelora
Cinta membutakan mata hati
Secercah harapan datang berupa kebahagiaan.
Senin, 09 November 2009
The End of Capitalism
THE END OF CAPITALISM
Pengantar
Banyak pakar ilmu-ilmu sosial kontemporer yang meragukan kehebatan ideologi kapitalisme sebagai ideologi yang sempurna dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat manusia. Di awali dengan krisis moneter yang menerjang hebat hampir sebagian besar negara-negara Asia pada tahun 1998. Barangkali peristiwa itu tidak terlalu berpengaruh kepada jantung-jantung kapitalisme global yang berpusat di New York di Amerika Serikat dan London di Inggris.
Namun, seiring berjalannya waktu tepatnya satu dasawarsa pasca krisis moneter di belahan Asia, maka terjadilah peristiwa hebat yang mengguncang sistem kapitalisme, tidak hanya sebagai sebagai sistem ekonomi dan budaya melainkan sebagai "way of life". Peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Subrime Mortgage" di Amerika Serikat, merontokkan kedigdayaan ekonomi kapitalisme, kebangkrutan korporasi-korporasi multinasional seperti Standard Chartered, General Motors, dan hampir seluruh perusahan-perusahan besar lainnya. Pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana. Bank banyak yang tutup, kredit macet di bidang properti meraja lela, bursa-bursa saham di New York Stock Exchange bertumbangan, yang diiringi pada bursa-bursa dunia lainnya.
Babak baru hegemoni Amerika Serikat sebagai dedengkot kapitalisme dunia dipertaruhkan bahkan dipertanyakan. Keraguan akan daya revivalitas sistem kapitalisme sedikit banyak menghantui hampir seluruh jagad penduduk benua. Barangkali kita teringat dengan manifesto komunisme-nya Karl Marx dan Friedriech Engels dengan ungkapan: " A spectre is haunting Europe -- the spectre of communism". Ada sebuah hantu yang sedang membayangi Eropa, ungkapan ini dapat diderivasikan ada sebuah hantu "kebangkrutan kapitalisme" yang sedang membayangi dunia. Ini adalah sebuah kenyataan historis bagi siapapun yang hidup di milenium ketiga, ketakutan akan keberakhiran ideologi kapitalisme mengancam kaum borjuis dalam mangakumulasikan modal dan tenaga manusia, kegamangan manusia moderen yang terbiasa bergumul dengan kesadaran kapitalisme semu tanpa pernah melakukan kritik yang memadai terutama ketika mereka menemukan titik-titik kelemahan mendasar sistem ini.
Pada saat sistem komunisme runtuh dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan robohnya tembok Berlin, seketika semua orang tersenyum lebar sebagai bukti kemenangan kapitalisme. Salah satu orang yang senang, tentu bangga adalah Francis Fukuyama. Dalam karya "The End of History and The Last Man", Fukuyama menyatakan dengan jelas bahwa kapitalisme yang memiliki nyawa demokrasi liberal akan melembagakan suatu "end point of mankinds' ideological evolution and the final form of human government, and such as constituted the end of history". Sungguh suatu hipotesis ang sangat berani dalam menyimpulkan kemenangan kapitalisme dengan anggapan nilai-nilai universal yang menaunginya seperti "liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, kekebasan, kompetisi, dan hak kepemilikan". Anggapan Fukuyama didasarkan pada fakta sejarah keruntuhan komunisme yang tidak hanya gagal dalam menyejahterakan masyarakat di suatu negara yang menganut ideologi tersebut, tetapi juga jelas-jelas gagal berdialektika dengan sejarah itu sendiri untuk menjadi sintesis siklis.
Pada permulaan analisisnya, Fukuyama melihat bahwa komunisme dengan segala variannya antara lain, otoritarianisme, ultranasionalisme fasistik, sistem kediktatoran di negara-negara ketiga sebagaimana yang dianut oleh Filipina dengan Corazon Aquino, Italia dengan Mussolini, Irak dengan partai Ba'ath pimpinan Saddam Husein, Suriah dengan kaum Alawy-nya, dan negara-negara Afrika, serta negara-negara Amerika Latin gagal menyejahterakan rakyatnya karena tidak mengakomodasi kepentingan individual berupa hak kepemilikan eksklusif.
Pengantar
Banyak pakar ilmu-ilmu sosial kontemporer yang meragukan kehebatan ideologi kapitalisme sebagai ideologi yang sempurna dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat manusia. Di awali dengan krisis moneter yang menerjang hebat hampir sebagian besar negara-negara Asia pada tahun 1998. Barangkali peristiwa itu tidak terlalu berpengaruh kepada jantung-jantung kapitalisme global yang berpusat di New York di Amerika Serikat dan London di Inggris.
Namun, seiring berjalannya waktu tepatnya satu dasawarsa pasca krisis moneter di belahan Asia, maka terjadilah peristiwa hebat yang mengguncang sistem kapitalisme, tidak hanya sebagai sebagai sistem ekonomi dan budaya melainkan sebagai "way of life". Peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Subrime Mortgage" di Amerika Serikat, merontokkan kedigdayaan ekonomi kapitalisme, kebangkrutan korporasi-korporasi multinasional seperti Standard Chartered, General Motors, dan hampir seluruh perusahan-perusahan besar lainnya. Pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana. Bank banyak yang tutup, kredit macet di bidang properti meraja lela, bursa-bursa saham di New York Stock Exchange bertumbangan, yang diiringi pada bursa-bursa dunia lainnya.
Babak baru hegemoni Amerika Serikat sebagai dedengkot kapitalisme dunia dipertaruhkan bahkan dipertanyakan. Keraguan akan daya revivalitas sistem kapitalisme sedikit banyak menghantui hampir seluruh jagad penduduk benua. Barangkali kita teringat dengan manifesto komunisme-nya Karl Marx dan Friedriech Engels dengan ungkapan: " A spectre is haunting Europe -- the spectre of communism". Ada sebuah hantu yang sedang membayangi Eropa, ungkapan ini dapat diderivasikan ada sebuah hantu "kebangkrutan kapitalisme" yang sedang membayangi dunia. Ini adalah sebuah kenyataan historis bagi siapapun yang hidup di milenium ketiga, ketakutan akan keberakhiran ideologi kapitalisme mengancam kaum borjuis dalam mangakumulasikan modal dan tenaga manusia, kegamangan manusia moderen yang terbiasa bergumul dengan kesadaran kapitalisme semu tanpa pernah melakukan kritik yang memadai terutama ketika mereka menemukan titik-titik kelemahan mendasar sistem ini.
Pada saat sistem komunisme runtuh dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan robohnya tembok Berlin, seketika semua orang tersenyum lebar sebagai bukti kemenangan kapitalisme. Salah satu orang yang senang, tentu bangga adalah Francis Fukuyama. Dalam karya "The End of History and The Last Man", Fukuyama menyatakan dengan jelas bahwa kapitalisme yang memiliki nyawa demokrasi liberal akan melembagakan suatu "end point of mankinds' ideological evolution and the final form of human government, and such as constituted the end of history". Sungguh suatu hipotesis ang sangat berani dalam menyimpulkan kemenangan kapitalisme dengan anggapan nilai-nilai universal yang menaunginya seperti "liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, kekebasan, kompetisi, dan hak kepemilikan". Anggapan Fukuyama didasarkan pada fakta sejarah keruntuhan komunisme yang tidak hanya gagal dalam menyejahterakan masyarakat di suatu negara yang menganut ideologi tersebut, tetapi juga jelas-jelas gagal berdialektika dengan sejarah itu sendiri untuk menjadi sintesis siklis.
Pada permulaan analisisnya, Fukuyama melihat bahwa komunisme dengan segala variannya antara lain, otoritarianisme, ultranasionalisme fasistik, sistem kediktatoran di negara-negara ketiga sebagaimana yang dianut oleh Filipina dengan Corazon Aquino, Italia dengan Mussolini, Irak dengan partai Ba'ath pimpinan Saddam Husein, Suriah dengan kaum Alawy-nya, dan negara-negara Afrika, serta negara-negara Amerika Latin gagal menyejahterakan rakyatnya karena tidak mengakomodasi kepentingan individual berupa hak kepemilikan eksklusif.
Langganan:
Postingan (Atom)
